Skip to main content

Audiensi II FORSA NKRI ke DPRD DIY - Jawaban Ketua Dewan dan Fraksi - Fraksi thd Petisi 27/4/2022 Wacana ORASI Syst Negara Khilafah di DPRD DIY

.


Agenda Pertemuan / Audiensi Forsa NKRI 10 Mei 2022 sebagai lanjutan dari Audiensi 30 April 2022
Link 30 April 2022 : https://www.alumnismayogyakartabersatu.com/2022/04/petisi-simpul-jaringan-masyarakat.html

.
Acara    : Mendengarkan Jawaban Anggota Dewan dari Audiensi FORSA                                NKRI 30 April 2022  
                Per Surat Ref. Ref. 2022054-001/FORSA-JMA Rev00
Hari / Tgl  : Selasa, 10 Mei 2022 
Waktu : Pk 14.05 sd 16.00 WIB
Tempat : Loby Ruang Rapat Lantai 1 DPRD DIY JL. Malioboro

Pimpinan rapat : Bp Nuryadi, S.Pd – Ketua DPRD DIY

Peserta      : Fraksi – Fraksi DPRD DIY [ Daftar Terlampir ] 
    : Undangan Anggota DPR-RI [ Daftar Terlampir ]
    : Undangan Tokoh Masyarakat [ Daftar Terlampir ]
    : Undangan Simpul jaringan [ Daftar Terlampir ]

.
Pokok bahasan sesuai surat FORSA NKRI Ref. 2022054-001/FORSA-JMA Rev00 Tertanggal 4 Mei 2022
.
1. Mendengarkan jawaban terkait Kronologis kejadian Orasi PETISI Wacana Negara Khilafah 
2. Mendengarkan  sikap DPRD DIY terhadap wacana Perubahan System Negara dan Dasar Negara
3. Mendengarkan  sikap DPRD DIY terhadap Petisi tersebut 
4. Mendengarkan  sikap DPRD DIY terhadap Kecolongan dibacakannya PETISI berisi wacana MAKAR di area DRPRD DIY
5. Meminta jawaban, siapa oknum yang menerima kunjungan / Orasi tersebut 
6. Meminta jawaban, siapa oknum yang menerima berkas PETISI tersebut 
7. Menuntut pemberian sanksi kepada oknum baik anggota Dewan / Pegawai DPRD DIY yang melanggar kode Etik
.
.
I. Prolog Nuryadi, S.Pd – Ketua DPRD DIY :
 
- Bahwa untuk pertemuan kali ini Ketua Dewan telah mengundang semua Fraksi untuk hadir 

- Ketua DPRD DIY menerima FORSA NKRI karena permintaan pertemuan sesuai Prosedur [ dengan surat permintaan resmi, dan semua administrasi terkait ] 

- Para pembaca PETISI 27 April 2022 yang videonya telah beredar melakukan pembacaan petisi ⇒ DPRD DIY tidak menerima tamu tersebut [ tidak ada pengajuan permintaan secara administrative melalui surat resmi ]

- Ketakutan sekuriti, maka “mereka” diterima, DPRD tidak tahu isinya dan itu membuat lembaga cacad.

- Jika kami mengetahui isinya ada Substansi PETISI [ ide Negara Khilafah ] tentu kami tidak terima 

- Saat ini saya didampingi Perwakilan Fraksi disini ada : 
1. PDI 
2. PKB 
3. PKS
4. PAN 
5. Gabungan [  PSI,  Demokrat, Nasdem,    ] 

*catatan 
PPP hadir 10 menit setelah pertemuan dimulai 
Fraksi Gerindra hadir 30 menit setelah pertemuan dimulai
Nasdem – Sudah diundang oleh Ketua Dewan namun belum ada yang bisa hadir
Demokrat – Sudah diundang oleh Ketua Dewan namun belum ada yang bisa hadir
Golkar hadir menyusul setelah PPP

- Kami akan menyelidiki / investigasi bagaimana bisa terjadi di lembaga ini

- Kami mengutuk keras adanya segerombolan orang [ sekitar 20 orang ] pada 27 April 2022  melakukan aksi INKONSTITUSIONAL di area DPRD DIY [ membacakan PETISI ide Negara Khilafah ] karena pada awalnya PETISI berupa setebal makalah tersebut berjudul : PETISI BERSAMA, TOLAK KENAIKAN BBM ( PERTALITE, SOLAR ), GAS ELPIJI DAN TARIF DAYA LISTRIK  
.
*SCREEN SHOT VIDEO 27 APRIL 2022

II.  Koordinator FORSA NKRI utk 30 April 2022  dan 10 Mei 2022  Kuss Indarto [ PAIDJO ] 
Meminta jawaban sesuai surat diatas :
1. Mendengarkan jawaban terkait Kronologis kejadian Orasi PETISI Wacana Negara Khilafah 
2. Mendengarkan  sikap DPRD DIY terhadap wacana Perubahan System Negara dan Dasar Negara
3. Mendengarkan  sikap DPRD DIY terhadap Petisi tersebut 
4. Mendengarkan  sikap DPRD DIY terhadap Kecolongan dibacakannya PETISI berisi wacana MAKAR di area DRPRD DIY
5. Meminta jawaban, siapa oknum yang menerima kunjungan / Orasi tersebut 
6. Meminta jawaban, siapa oknum yang menerima berkas PETISI tersebut 
7. Menuntut pemberian sanksi kepada oknum baik anggota Dewan / Pegawai DPRD DIY yang melanggar kode Etik
.
III. Achmad Charris Zubair – Budayawan / Tokoh Masyarakat 
1. Ide Negara Khilafah [ dan ide perubahan system negara ] masih diwacanakan oleh kelompok tertentu bahkan hingga berani membacakan masuk di area seperti lembaga Wakil rakyat ⇒ bisa dikategorikan upaya Makar
.
2. Sejak 30 April 2022 mendukung Gerakan FORSA NKRI merespon pembacaan Petisi kelompok yang mewacana Negara Khilafah pada 27 April 2022, dan meminta jawaban ketegasan Anggota Dewan karena gerakan FORSA NKRI  bukan tanpa landasan, bahkan  memiliki argumen literasi sejarah bukan sesuatu yg spontan, apalagi REAKTIF tetapi memiliki nalar dan nurani berdasar sejarah dan evidensi objektif hidup berbangsa bernegara.
.
- PILAR PERTAMA PERTAMA : Bahwa 17 Agustus 1945 adalah saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dan secara faktual Soekarno dan Hatta adalah PROKLAMATOR KEMERDEKAAN
.
- PILAR KEDUA : KEDUA  : "The Founding Fathers" Republik Indonesia 9 orang yang tergabung dalam anggota BPUPKI/PPKI merumuskan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang dengan perubahan 7 kata Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa atas masukan Ki Bagoes Hadikoesoemo dan hukum dasar menjadi Undang undang Dasar atas usulan Mr Soepomo, menjadi Pembukaan UUD 1945. Semuanya dilakukan demi kesatuan persatuan dan keutuhan NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
.
Pembukaan UUD adalah "Staat Fundamental Norm", sebuah kaidah hukum yang tidak bisa diubah oleh siapapun kecuali dengan konsekuensi mengubah negara. Pancasila yang termuat didalamnya adalah konsensus moral dan politik yang diwariskan oleh para pendiri negara, agar dijaga marwah dan kehormatannya oleh para anak bangsa pewarisnya dalam hidup berbangsa bernegara. Dalam istilah Muhammadiyah, Pancasila adalah "dar el ahdi wasyahadah" dalam hidup berbangsa bernegara.
.
Bahwa Preambule, mukadimah, Pembukaan UUD 1945 adalah bersifat final dan tidak dapat diubah oleh siapapun dalam bentuk apapun, karena didalamnya termuat sifat sebagai  "staat fundamental norm" atau norma paling dasar dalam pembentukan negara.  Yaitu :
.
- 1. Filosofi dan nilai pengakuan bahwa kemerdekaan itu atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan menjadi hak segala bangsa yang harus dihormati oleh siapapun.
.
- 2. Mengandung prinsip prinsip kewajiban negara terhadap rakyat dan bangsa serta dunia dalam hal menjaga, melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan serta menjaga ketertiban dunia.
.
- 3. Mengandung nilai nilai prinsip dari dasar negara yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
.
- PILAR KETIGA : KETIGA : Slogan dan adagium BHINNEKA TUNGGAL IKA, bahwa kebhinnekaan, kemajemukan  termasuk didalam norma mendasar, adalah fakta dan realitas yang dimiliki sekaligus mendorong pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
.
Maka Upaya apapun untuk tidak mengakui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, serta hendak mengubah dasar negara, mengubah sistem kenegaraan dan pemerintahan serta tidak menghormati kemajemukan bangsa Indonesia. Entah berdasar sistem "khilafah" ataupun sistem "demokrasi liberal" atau ideologi apapun lainnya yang berniat mengubah fondasi ideologis NKRI adalah ⇒ upaya makar, dan harus kita cegah. Karena semua itu akan meruntuhkan sendi sendi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
.
TANGGAPAN oleh KETUA DEWAN :
Kami sangat terpukul, karena baru saja 14 Februari 2022 lalu  DIY adalah Provinsi pertama yang mengesahkan ⇒ PERDA PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN, namun 27 April 2022 masih ada yang berani mewacanakan terbuka ideologi lain.
.
.
IV. TANGGAPAN DAN MASUKAN oleh H.Mohammad Idham Samawi - ANGGOTA DPR-RI :
.
- Di DIY masih banyak orang waras yang sebagian diantaranya masih responsif dan berkumpul disini. 

- DPRD DIY supaya meminta kepada POLDA DIY untuk melakukan investigasi (terhadap peristiwa tanggal 27 April 2022 tersebut). 

- PDI Perjuangan siap pasang badan melawan pihak manapun yang berupaya mengganti ideologi bangsa Pancasila. 

- PANCASILA adalah rumusan yang mendalam dan bukan Import, melainkan digali oleh para pendiri bangsa dari bumi Nusantara. 

- Semua Sila dalam Pancasila tidak akan bertentangan dengan semua Agama yang ada di Indonesia, semua Suku di Indonesia, dan semua Budaya yang ada di Indonesia, karena Pancasila digali dari bumi Nusantara sendiri. 

- HTI sudah dibubarkan tetapi anggota dan simpatisannya masih ada. 

- Tidak ada negara khilafah yang sukses, bahkan dimana tempat kita melaksanakan ibadah haji [ Arab Saudi ] tidak menggunakan ideologi khilafah. 

- Idham Samawi selalu siap pasang badan  menghadapi mereka yang ingin mengganti Ideologi negara Pancasila. 

- Idham Samawi mengajak semua komponen masyarakat untuk bersatu padu melawan pihak manapun yang akan mengganti Pancasila.
.
V.  KETUA DEWAN memimpin 
SESI PERNYATAAN SIKAP MENJAWAB POIN 2 dan 3 sesuai surat FORSA NKRI :
.
1. [ Poin 2 ] Mendengarkan  sikap DPRD DIY terhadap wacana Perubahan System Negara dan Dasar Negara
2. [ Poin 3 ] Mendengarkan  sikap DPRD DIY terhadap Petisi tersebut 
.
Fraksi PAN - Ir Atmaji 
- Prihatin dan menyatakan tidak tahu peristiwa Pembacaan petisi wacana Khilafah 27 April 2022
- Siap pasang badan untuk menjaga NKRI
.
Fraksi PKS - Sofyan Setyo D
- Pernyataan sebagai pernyataan pribadi
- Penjelasan Achmad Charris Zubair mengenai hal terkait 3 Pillar dst , dan apa yang diutarakan Moh Idham Samawi adalah juga merupakan MISI PKS
.
.
Fraksi Nasdem PSI PD ( Fraksi Gabungan )
PPP - Muhammad Yazid ( Fraksi Gabungan )
NKRI dan Pancasila sudah Final dan sudah dipraktekan.

PSI – Stevanus Christian ( Fraksi Gabungan )
NKRI dengan Ideologi Pancasila sudah Final.
Tidak boleh lagi ada kelompok-kelompok Anti Pancasila yang diberi ruang untuk menyampaikan bahkan menunjukkan aksinya menentang Pancasila dan berwacana untuk mendirikan NKRI dengan Ideologi lain. DPRD DIY sebagai rumah rakyat sudah seharusnya tidak memberi ruang bagi siapa pun yang hendak menyampaikan pandangan anti Pancasila, dukungan terhadap separatisme dan lainnya.

Fraksi PKB - Aslam Ridlo
- PKB adalah  Nahdlatul Ulama
- Menolak khilafah baik di daerah maupun di wilayah NKRI
.
Fraksi PDIP  - Dwi Wahyu
Kami menolak Petisi 27 April 2022 wacana Negara Khilafah
.
Fraksi GOLKAR - Ranny Widayati
Kami menolak Petisi 27 April 2022 wacana Negara Khilafah
.
Fraksi GERINDRA - Retno Sudiyanti [ menyusul hadir ke R Pertemuan kami kutip dibawah] 
- Kami menolak Petisi 27 April 2022 wacana Negara Khilafah
- Gerindra Setia PANCASILA
.
VI. Jawaban poin pertanyaan FORSA - KRONOLOGI Rabu 27 APRIL 2022 [ dibacakan anggota dewan ]
*Video rekaman saat pembacaan kronologi "kecolongan" menerima Orasi wacana Negara Khilafah 27 Apirl 2022 pada Audiensi ke II - 10 Mei 2022 
.


.
1. Pada Rabu 27 April 2022 siang sekitar Pk 10.00 wib ada - 2 orang perwakilan dari Aliansi Muslim Jogja Bergerak yang diantar oleh PANGDAL Protokol DPRD DIY ke Bag HUMAS Protokol Sekretraiat DPRD DIY
.
Kedatangan bermaksud mengajukan Audiensi ke Pimpinan DPRD DIY
.
2. Atas permohonan Audiensi selanjutnya KABAG HUMAS Protokol Lapor via telpon ke salah satu pimpinan  DPRD DIY - Huda PKS

3 Dari hasil komunikasi telp tsb KABAG HUMAS Protokol mengabarkan kepada  Perwakilan Aliansi bhw pimpinan tidak bisa menerima audiensi karena tidak ada di tempat dan seluruh anggota DPRD lain sedang berkegiatan kunjungan kerja  dan kegiatan bertemu masyarakat di masing - masing Dapil
.
4 Selanjutnya dikarenakan semua tidak ada yg bisa menerima audiensi ⇒ maka pihak AMJB meminta adanya  perwakilan utk membacakan  pernyataan sikap
.
5 Permintaan pembacaan pernyataan sikap dilaporkan lagi oleh Kabag Humas Protokol via telpon kepada salah satu Pimpinan Dewan Huda PKS [ lagi ] dan direspon bahwa "kalo hanya pembacaan pernyatan sikap kira - kira 10 menit tidak apa- apa ", Anggota Dewan HD tidak mengetahui siapa dan apa yg mau disampaikan. 
.
6 Kegiatan pembacaan petisi AMJB dilaksanakan 27 April 2022 Pukul 11.00 di Teras lobi  gd DPRD DIY [  peserta sekitar 20 orang ] 
.
Dalam penyampiannya AMJB menyampaikan beberapa poin dan menyerahakn buku tebal berjudul : [ seperti diatas ada foto ] " PETISI BERSAMA, TOLAK KENAIKAN BBM ( PERTALITE, SOLAR ), GAS ELPIJI DAN TARIF DAYA LISTRIK"
.
Isi petisi dan lampiran terdapat dalam buku tebal
.
8. AMJB meminta ada yang mewakili utk menerima berkas pernyataan sikap yg kemudian bisa ada yg meneruskan kepada Pimpinan DPRD DIY 


Kabag Humas Protokol lapor ke Sekretariat DPRD DIY – kemudian SEKRETARIAT DPRD DIY  meminta KABAG HUMAS DPRD DIY  mewakili menerima berkas dari AMJB

Penerimaan berkas dari AMJB diwakili oleh Kepala Bag Humas Protokol Sekretariat DPRD DIY


VII. LANJUTAN MASUKAN DAN PERTANYAAN PESERTA PERTEMUAN 

- Elia Krisanto [ PAIDJO ] 
Lubang Kronologi.

- Uraian kronologi justru memperlihatkan bahwa ada semacam desain di balik aksi 27 April. Modus semacam itu biasa dilakukan oleh mereka yang terlibat dalam aksi-aksi. Ini malah sedikit amatiran.

- Tertudingnya jelas, yakni oknum pamdal, humas dan anggota dewan terkontak. Semua terkesan organized hingga ke pemberian ijin untuk membacakan tuntutan. DPRD jelas-jelas kebobolan.

- No Excuse.

- Karena kebobolannya serius, mengingat Yogya sebagai etalase nasional, maka persoalan ini harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dan seksama. 

- Ke depan, DPRD harus melakukan screening, dari pamdal hingga anggota dan pimpinan dewan. Siapapun, tanpa kecuali, jika terindikasi (apalagi benar-benar) terlibat gerakan anti NKRI dan Pancasila, maka yang bersangkutan harus dibersihkan. Dalam hal NKRI dan Pancasila, nggak ada excuse!

- Diseminasi Gerakan.
Aksi 27 April adalah sebuah tindakan yang dirancang baik. Jika ia kemudian setengah berhasil, saya yakin, di kemudian hari akan diulangi di waktu dan dengan cara yang baru. Mereka masih akan terus mencari celah.

- Untuk mengantisipasinya, maka apa yang sudah kita lakukan ini harus disebarkan ke banyak tempat di DIY. Dalam hal DPRD, walaupun nggak memiliki garis koordinasi, bisa segera menyebarkan kesiagaan ke tingkat kabupaten dan kota. Kalau perlu, kesiapan itu bisa dikembangkan hingga ke tingkat kecamatan. Sementara, untuk wilayah-wilayah di luar mereka, kami yang akan mengisinya.

- Yuliani [ Aktifis Perempuan ] 
Pertanyaan saya mohon di cari siapa yg memberikan informasi bahwa tgl 27 April  Kantor Dewan kosong [ Dewan tidak ditempat, sedang kunjungan kerja ], sehingga gerombolan khilafah nyelonong masuk ke area kantor DPRD DIY bacakan petisi negara khilafah

Anggota yg terima petisi dan memperbolehkan membaca petisi jangan mengelak kalau petisi tsb berisi tolak kenaikan BBM, bisa dilihat vidio 27 April 2022 AMJB  Kronologisnya ==> membacakan dulu baru serah trima petisi

Sekwan harus bersih dari pegawai yg mendukung khilafah
 
 - Ki Gde Mahesa [ Forum Budaya Jawa Bali ] 
Yogyakarta istimewa dengan kota pendidikan dan segala budaya ⇒ wajib diproteksi 
.
Gerakan khilafah semestinya bisa terdeteksi, para wakil rakyat diharapkan lebih peka dan bisa mengantisipasi dengan membuat undang2 atau peraturan. Yogya sebagai kota perjuangan, budaya, pelajar dengan keistimewaannya harus tetap terjaga. Jangan sampai kecolongan.
.
VIII Lanjutan Pernyataan sikap dari GERINDRA [ baru bisa hadir masuk ruang pertemuan ] 
Gerindra [ Retno Sudiyanti ] 
- Kami menolak Petisi 27 April 2022 wacana Negara Khilafah
- Gerindra Setia PANCASILA

IX Lanjutan Pernyataan sikap Pembacaan Text Janji oleh Anggota Dewan diikuti tandatangan semua anggota dewan yg hadir 

Text Dibacakan oleh wakil dari Fraksi PKS Sofyan Setyo

ISI :

JANJI SETIA KEPADA NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA DAN IDEOLOGI PANCASILA

Kami, selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah – Daerah Istimewa Yogyakarta, beserta anggota Fraksi, anggota Dewan, organ dan semua komponen di DPRD DIY, dengan ini menyatakan janji kami,

Bahwa kami ;

1. Tetap setia dan akan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Ideologi Pancasila serta Nilai-nilai Kebhinnekaan, baik sebagai anggota Dewan, sebagai anggota partai politik maupun sebagai Warga Negara Indonesia.

2. Akan menolak setiap upaya siapa pun juga yang ingin mengganti dan mengubah dengan bentuk negara, maupun ideologi negara, yang bertentangan dengan NKRI dan Ideologi Pancasila serta Nilai-nilai Kebhinnekaan.

3. Akan menolak setiap upaya untuk menggantikan NKRI dan Ideologi Pancasila serta Nilai-nilai Kebhinnekaan dengan bentuk dan ideologi khilafah maupun ideologi lainnya, dalam bentuk apapun; baik berupa dukungan secara terbuka, memberi fasilitas, pernyataan moral,  pemberian material atau pendanaan, atau pun ikut menyuarakan upaya-upaya kampanye ideologi yang bertentangan tersebut, baik sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun sebagai anggota partai atau golongan.

Janji ini sebagai bentuk tanggungjawab sikap kami sebagai wakil rakyat dan Warga Negara Indonesia yang setia dan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Ideologi Pancasila serta Nilai-nilai Kebhinnekaan.

Yogyakarta, 10 Mei 2022

Kami yang berjanji, ditandatangani sementara di Ruang Sidang oleh 11 Anggota Dewan dan Pimpinan, sisanya menyusul sd Jumat 13 Mei 2022 :

1. Sofyan Setyo Darmawan, ST, M.Eng PKS
2. Nuryadi S.Pd         PDIP
3. Ir Atmaji                 PAN
4. DRS. Sudarto         PDIP
5. R.B. Dwi Wahyu B,S.Pd, M.Si PDIP
6. Drs, H. Aslam Ridlo         PKB
7. Hj. Ranny Widayati SE.MM         Golkar
8. DR. R. Stevanus Christian H. S.Kom., MM PSI
9. Retno Sudiyanti, A.Md GERINDRA
10. H. Muhammad Yazid, S.Ag PPP
11. Andriana Wulandari SE         PDIP 

.
X PENUTUP
- Jumat Nana Je Justina / Perwakilan yang akan ditunjuk FORSA DIY akan berkomunikasi untuk mengambil berkas yang telah ditandatangani semua 55 [ lima puluh lima ] Anggota Dewan atau yang bersedia menandatangani Janji diatas.
- Doa menurut agama kepercayaan masing – masing
- FOTO BERSAMA di Lobby 

XI. Pertemuan selesai Pk 16.00 WIB dihadiri :
.
1. Nuryadi S.Pd Ketua Dewan / PDIP
2. Sofyan Setyo Darmawan, ST, M.Eng PKS
3. Ir Atmaji          PAN
4. DRS. Sudarto PDIP 
5. R.B. Dwi Wahyu B,S.Pd, M.Si PDIP
6. Drs, H. Aslam Ridlo PKB
7. Hj. Ranny Widayati SE.MM         Golkar
8. DR R. Stevanus Christian H. S.Kom., MM PSI
9. Retno Sudiyanti, A.Md GERINDRA
10. H. Muhammad Yazid, S.Ag PPP
11. Andriana Wulandari SE PDIP 
.
.
12. HM. Idham Samawi DPR-RI / PDIP
13. Bambang Praswanto   Tokoh Nasionalis / mantan GMNI
14. Kuss Indarto Koord FORSA 30 April & 10 Mei 2022 / PAIDJO
15. Nana Je Justina Wakil Koord FORSA 30 April & 10 Mei 2022 / ASYB
16. Bhayu Hendarta FOREDER 
17. Achmad Charris Zubair  Budayawan – Tokoh Masyarakat
18. Ki Gde Mahesa         Forum Budaya Jawa Bali 
19. Yuliani         Aktivis Pendidikan 
20. Nono Karsono           Sekjend ForYOU
21. Almira           Aktivis Petani Always milik Rakyat
22. Mahendrajaya           Aktifis budaya
23. Edy SB         ASYB 
24. Tri Agus Susanto Pegiat Media Sosial 
25. Ki Demang   SEKBER  Keistimewaan
26. Widihasto WP           SEKBER  Keistimewaan
27. Gunawan B  Seniman
28. Rico Dwisetyanto  Pegiat budaya
29. Krisnowi Inoez         Pegiat Media 
30. Yekti                  Masyarakat Umat Kristen Indonesia
31. Ana Ardhiana Restuwati ASYB
32. Masye Montolalu  AAMR
33. Parjiem          AAMR
34. Ponikem          AAMR
35. Ratna          AAMR
36. Matheus Haryanto  Pegiat Media
37. Rommy Iskandar  Paidjo, Pekerja seni
38. Lukas Haryono         Aktifis
39. Petrus Eko                          MIM
40. CH Ani          ASYB
41. Welly Chan  Rejamulia
42. Adi Prabowo Pegiat Media
43. Kuan Tjek Sen ASYB
44. Ronald Edy ASYB
45. Subkhi Ridlo                                            
  Gemayomi
46. Susie HDS                                                 ASYB
47. Elia Krisanto                                              PAIDJO     

.. dst maaf jika tidak  semua nama bisa kami cantumkan satu persatu
lebih lengkap ada di presensi, jika nama panjenengan yg hadir perlu dicantumkan mhn hub Koord / wakoord
.

.
Sumber Nukilan dari draft notulensi Notulis
Nono Karsono
Nana Je Justina

.

CATATAN, ARSIP VISUAL DAN TEARSHEET AKAN TERUS KAMI TAMBAHKAN :
.
1. Dok Forsa NKRI 10 Mei 2022
Sumber Dokumentasi dan Team  
TASS [ bukan kantor berita ]
Ryo Emanuel
Iin Indra
dan WAG

FOTO CEK : 
https://www.alumnismayogyakartabersatu.com/2022/05/dokumentasi-audiensi-forsa-nkri-ke-dprd.html

.
2. Dok Forsa NKRI 10 Mei 2022
Sumber Dokumentasi dan Team  
TASS [ bukan kantor berita ]
Ryo Emanuel
Iin Indra
dan WAG
VIDEO :




2.1] Video  Audiensi II FORSA NKRI ke DPRD DIY 10 MEI 2022
LIPUTAN  PENUH AUDIENSI II FORSA NKRI ke DPRD DIY 
Jawaban Ketua Dewan, Fraksi 
TERHADAP PETISI DAN ORASI WACANA SYST KHILAFAH 27 April 2022
.




2.2] Video  Audiensi II FORSA NKRI ke DPRD DIY 10 MEI 2022
Jawaban Ketua Dewan dan Fraksi thd Petisi ORASI Negara Khilafah
TOPIK : KRONOLOGI PENERIMAAN BERKAS PETISI DAN ORASI WACANA SYST KHILAFAH
.
.


2.3 Video  Audiensi II FORSA NKRI ke DPRD DIY 10 MEI 2022
Jawaban Ketua Dewan dan Fraksi thd Petisi ORASI Negara Khilafah
TOPIK : bagian dari PERNYATAAN SIKAP DAN ORASI WACANA KHILAFAH
.

.


2.4 Video  Audiensi II FORSA NKRI ke DPRD DIY 10 MEI 2022
Jawaban Ketua Dewan dan Fraksi thd Petisi ORASI Negara Khilafah
TOPIK :  
Peran POLDA untuk mengetahui Identitas Kelompok Orator Syst Khilafah di DPRD DIY
.
.
3. Text Kronologi 27 April 2022 yang dibacakan Anggota Dewan pada Audiensi 10 Mei 2022 akan dikirimkan, namun hingga 11 Mei 2022 Pk 1500 WIB belum kami terima.
.
4. Forum Selamatkan NKRI Dorong DPRD DIY untuk Tetap Setia Kepada NKRI
https://hariandiy.com/2022/05/10/forum-selamatkan-nkri-dorong-dprd-diy-untuk-tetap-setia-kepada-nkri/
.
5. Forsa NKRI Kembali Mendatangi DPRD DIY https://beritabernas.com/forsa-nkri-kembali-mendatangi-dprd-diy/
.
6. NKRI dengan Ideologi Pancasila Sudah Final : 
https://bernasnews.com/nkri-dengan-ideologi-pancasila-sudah-final/
.
7. FORSA NKRI Kembali Datangi DPRD DIY : https://rri.co.id/yogyakarta/565-sosial/1451175/forsa-nkri-kembali-datangi-dprd-diy

8. Pada 11 Mei 2022 s.d Pk 13.00 wib Forsa NKRI sudah merekonfirmasi tertulis kepada :
- Dewan utk cek artikel 
PADA WEBSITE ASYB INI bila ada yang perlu di revisi / koreksi.
- Pembicara utk cek artikel PADA WEBSITE ASYB INI  bila ada yang perlu di revisi / koreksi.
- dan kepada semua peserta  juga utk cek artikel sebelum publish resmi 11 Mei 2022 Pk 15.30 WIB 

Hingga Pk 13.30 sudah selesai tidak ada koreksi lagi.

9. lain lain jika masih ada akan disusulkan 




Popular posts from this blog

Pertama di Indonesia, DPRD DIY Tandatangani Penolakan Ideologi Khilafah

. . Sebanyak 45 dari 55 anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta menandatangani surat Janji Setia Kepada NKRI dan Ideologi Pancasila. Surat penandatanganan tersebut diberikan oleh FORSA (Forum Bersama (NKRI Yogyakarta kepada Ketua DPRD DIY dan semua pimpinan fraksi pada tanggal 10 Mei 2022 lalu.   Pada pertemuan tanggal 10 Mei di Ruang Sidang DPRD DIY tersebut dihadiri pimpinan dan ketua fraksi DPRD DIY, dan puluhan perwakilan FORSA NKRI DIY yang terdiri dari berbagai eksponen masyarakat. Hadir pula di dalamnya H. Idham Samawi, mantan bupati Bantul dan anggota DPR RI. Beberapa jurnalis juga meliput dalam peristiwa itu.   Pada prinsipnya FORSA NKRI DIY mengecam dan menyesalkan atas kecolongannya DPRD DIY pada 27 April 2022 atas masuknya sekelompok orang ke dalam lingkungan DPRD dan kemudian membuat petisi yang arahnya tidak menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara dalam praktek bernegara. FORSA DIY menduga kelompok tersebut adalah bagian

Pergantian dan Pelantikan Pengurus dan Narahubung ASYB - Periode 3 tahun pertama 2019 - 2022 masa Tugas 2021 - 2022

. Pergantian dan Pelantikan PENGURUS dan NARAHUBUNG  ASYB Alumni SMA Yogyakarta Bersatu  Periode Tiga Tahun Pertama 2019 – 2022  Untuk masa Tugas  September  2021 -  2022 . . . Pergantian dan Pelantikan Pengurus dan Narahubung [ Koordinator Alumni perwakilan SMA sederajat DIY berjalan lancar. Karena saat ini DIY masih PPKM Level 3 maka, Pelantikan yang sudah ditunda karena pandemi ini akhirnya dilakukan secara Offline dan Daring dari kediaman sebagian besar pengurus dan Narahubung [ Koordinator ]. . Dua lokasi dipilih menjadi lokasi Offline adalah ; - Pendopo Langgar Duwur Boharen, Kotagede Yogyakarta dan  - Area Kotabaru Yogyakarta . Dua lokasi ini dipilih mengingat Yogyakarta memiliki 5 wilayah heritage / warisan budaya yaitu Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotagede dan Kotabaru Yogyakarta,  maka wilayah  " dua KOTA " di Yogyakarta ini sangat relevan untuk kami pilih menjadi lokasi acara. Khusus untuk Lokasi Pendopo Langgar Duwur Boharen, selain juga merupakan salah satu

PETISI Simpul Jaringan Masyarakat Nasionalis Anti-Khilafah DIY di DPRD Malioboro 30 April 2022

Audiensi lanjutan tanggal 10 Mei 2022 cek : Lipuatn : https://www.alumnismayogyakartabersatu.com/2022/05/audiensi-ii-forsa-nkri-ke-dprd-diy.html Dokumnetasi https://www.alumnismayogyakartabersatu.com/2022/05/dokumentasi-audiensi-forsa-nkri-ke-dprd.html . Simpul Jaringan Masyarakat Nasionalis Anti-Khilafah DIY yang tergabung dalam Forsa NKRI terdiri dari lebih dari 50 simpul jaringan dan perwakilan masyarakat, mendatangi  Lobby gedung DPRD Malioboro Yogyakarta 30 April 2022 Pukul 14.00 disambut oleh  Dr R. Stevanus C Handoko S.Kom., MM. -  Anggota Dewan Anggota Komisi D - Partai Solidaritas Indonesia . Kali ini bermaksud menegaskan penolakan ide / wacana Negara Khilafah yang masih disuarakan kelompok - kelompok tertentu di DIY dengan melakukan orasi di area Gedung DPRD beberapa hari lalu. . Video yang beredar saat adanya kelompok melakukan Orasi di area Gedung DPRD Malioboro tidak dapat di tolerir. Upaya mengganti Sistem Negara yang diwacanakan oleh kelompok  dan siapapun bahkan di dala