Skip to main content

PERDA DIY Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan secara resmi disahkan Senin, 14/2/2022.

.

.
.
.


.



RAPERDA DIY - PENDIDIKAN PANCASILA dan WAWASAN KEBANGSAAN

.

Selama 2 Tahun lebih,  Nana Je  Justina Ketua Umum ASYB - Alumni SMA Yogyakarta Bersatu sejak akhir 2019 / awal 2020 sampai February 2022 PERDA disyahkan terus dilibatkan  dalam FGD Penyusunan RAPERDA, ASYB  turut serta memberi masukan dan juga mengikuti presentasi dan hearing perkembangan Penyusunan RAPERDA DIY - PENDIDIKAN PANCASILA dan WAWASAN KEBANGSAAN. 

Setelah di sahkan,  memiliki Perda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, semoga dari DIY [ kita ] mengawali dan menguatkan untuk PERDA PENDIDIKAN PANCASILA dan WAWASAN KEBANGSAAN diduplikasi di semua provinsi lain di Indonesia.

Beberapa temuan [ Findings ] yang Nana Je Justina  dapatkan dari beberapa paparan dan presentasi para pakar selama 2 tahun lebih proses penyusunan RAPERDA DIY - PENDIDIKAN PANCASILA dan WAWASAN KEBANGSAAN. 

.

I. LAMA RISET PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Pendekatan Ilmiah, latar belakang, masalah, bahan, dan cara, analisis, kesimpulan. Diagnosis banding Indonesia

1. Bung Karno PANCASILA 1918 - 1945 = 27 TAHUN

2. Jerman Hitler - Natiinal Sozialistische 1921 - 1933 = 12 tahun

3. Arab Saudi [ Ibn Saud - Agama Islam ]

4. Tiongkok - Dr Sun Yat Sen, the Three People's Principles - San MIn Chu I - Mintsu, Minchuan, Mi Sheng - Nasionalisme - Demokrasi Sosialisme 1888 - 1912 = 27 tahun

5. Jepang - Tennoo Koodoo Seishin

6. Amerika- Deklarasi Independensi

7. Inggris - Kapitalisma - Liberalisme

8. Mesir - Agama Islam

9. India - Agama Hindu

10. Perancis - Liberte, Egalite, Fraternite / Kebebasan, Persamaan, Persaudaraan

11. Filipina - Kapitalisme - liberalisme

.

II GEJALA AKTUAL

1. Sejak 2001 ada "design / upaya " penghilangan PANCASILA dalam sistem Pendidikan di Indonesia

2. Terbit UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional. Aturan itu menghilangkan Pendidikan Pancasila dari Kurikulum Pendidikan sekolah dan Perguruan Tinggi.

3. Membawa konsekwensi ditinggalkannya nilai - nilai Pancasila, seperti gotong royong, musyawarah, kerukunan, dan toleransi beragama [ dan keyakinan ] 

.

III TANTANGAN

1. Ada 27% masyarakat tidak setuju Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

2. 54.4% khawatir terhadap kelompok yang akan mengganti Pancasila dengan ideologi lain.

3. Toleransi dinilai semakin lemah [ bukan berarti toleran terhadap Intoleran ] 

.

IV METODE PENDIDIKAN PANCASILA

Bisa dilakukan melalui konsepsi Teori Ki Hadjar Dewantara

1. Bidang Pendidikan TRI PUSAT PENDIDIKAN [ Keluarga, Sekolah, Masyarakat ]

2. Bidang Kebudayaan TRIKON [ Kontinu, Konsenstris, dan konvergen ]

3. Bidang Kemasyarakatan  TRILOGI Kepemimpinan [ Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangunkarsa, Tut Wuri Handayani ]

.

Tentang  Pengesahan Oleh KOMISI A
https://www.dprd-diy.go.id/ketua-komis-a-eko-suwanto-perda-diy-tentang-pendidikan-pancasila-dan-wawasan-kebangsaan-resmi-di-sahkan/

Popular posts from this blog

Pertama di Indonesia, DPRD DIY Tandatangani Penolakan Ideologi Khilafah

. . Sebanyak 45 dari 55 anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta menandatangani surat Janji Setia Kepada NKRI dan Ideologi Pancasila. Surat penandatanganan tersebut diberikan oleh FORSA Forum Selamatkan NKRI Yogyakarta kepada Ketua DPRD DIY dan semua pimpinan fraksi pada tanggal 10 Mei 2022 lalu.   Pada pertemuan tanggal 10 Mei di Ruang Sidang DPRD DIY tersebut dihadiri pimpinan dan ketua fraksi DPRD DIY, dan puluhan perwakilan FORSA NKRI DIY yang terdiri dari berbagai eksponen masyarakat. Hadir pula di dalamnya H. Idham Samawi, mantan bupati Bantul dan anggota DPR RI. Beberapa jurnalis juga meliput dalam peristiwa itu.   Pada prinsipnya FORSA NKRI DIY mengecam dan menyesalkan atas kecolongannya DPRD DIY pada 27 April 2022 atas masuknya sekelompok orang ke dalam lingkungan DPRD dan kemudian membuat petisi yang arahnya tidak menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara dalam praktek bernegara. FORSA DIY menduga kelompok tersebut adalah bagian

Pelantikan Pengurus ASYB Alumni SMA Yogyakarta Bersatu 2022 - 2025 [ Senin, 12 Sep 2022 ]

 . . . DEWAN PENASIHAT, DEWAN PENGAWAS, dan DEWAN PAKAR  turut menyaksikan Pelantikan PENGURUS ASYB 2022 - 2025 [ Hybrid - Senin 12 Septembr 2022 ] Dewan 16 +  Pengurus 30 16 DEWAN  TURUT MENYAKSIKAN PELANTIKAN PENGURUS Dewan Penasihat 1. Achmad Charris Zubair  - Ketua Dewan Penasihat 2. Arif Nurcahyo   3. Kyai Haji Muhammad Jadul Maula  4. Lestanta Budiman / Adi Lobo  Dewan Pengawas 5. Hillarius Ngaji Merro – Ketua Dewan Pengawas 6. H. Datuk Sweida Zulalhamsyah  7. Hasan Syaifullah   8. Purohatu  9. Yuliani P. S.  Dewan Pakar 10. Joseph Kristiadi  - Ketua Dewan Pakar 11. Butet Kartaredjasa   12. Kyai Haji Mohammad Imam Aziz  13. Ki Soemarsono Noto Widjojo   14. Thomas Sugijata  15. Timoti Apriyanto   16. Zuly Qodir  PENGURUS DILANTIK : Pengurus [ 30 orang ]  PENGURUS HARIAN -------------------------- 17. Ketua Umum - Nana Je Justina  18. Wakil Ketua - Ganis Ahmadiningrat  19. Sekretaris - Bayu Hendarta  20. Wakil Sekretaris - P. Eko Jatisaputro  21. Sekretariat 1 - Ery Yuni Suciati 

PETISI Simpul Jaringan Masyarakat Nasionalis Anti-Khilafah DIY di DPRD Malioboro 30 April 2022

Audiensi lanjutan tanggal 10 Mei 2022 cek : Lipuatn : https://www.alumnismayogyakartabersatu.com/2022/05/audiensi-ii-forsa-nkri-ke-dprd-diy.html Dokumnetasi https://www.alumnismayogyakartabersatu.com/2022/05/dokumentasi-audiensi-forsa-nkri-ke-dprd.html . Simpul Jaringan Masyarakat Nasionalis Anti-Khilafah DIY yang tergabung dalam Forsa NKRI terdiri dari lebih dari 50 simpul jaringan dan perwakilan masyarakat, mendatangi  Lobby gedung DPRD Malioboro Yogyakarta 30 April 2022 Pukul 14.00 disambut oleh  Dr R. Stevanus C Handoko S.Kom., MM. -  Anggota Dewan Anggota Komisi D - Partai Solidaritas Indonesia . Kali ini bermaksud menegaskan penolakan ide / wacana Negara Khilafah yang masih disuarakan kelompok - kelompok tertentu di DIY dengan melakukan orasi di area Gedung DPRD beberapa hari lalu. . Video yang beredar saat adanya kelompok melakukan Orasi di area Gedung DPRD Malioboro tidak dapat di tolerir. Upaya mengganti Sistem Negara yang diwacanakan oleh kelompok  dan siapapun bahkan di dala