Skip to main content

Hari Ibu dan Sejarah Perjuangan Perempuan Indonesia

 

Sejarah Hari Ibu di Indonesia

Dalam buku Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama (1991) yang ditulis Suratmin dan Sri Sutjiatiningsih diterangkan, kongres yang melatarbelakangi “Hari Ibu” dilangsungkan di Yogyakarta, tepatnya di Ndalem Joyodipuran. Sekarang, gedung itu digunakan sebagai Kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta. Kongres Perempuan Indonesia I yang berlangsung pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda itu diikuti oleh tidak kurang dari 600 perempuan dari puluhan perhimpunan wanita yang terlibat. Mereka berasal dari berbagai macam latar belakang suku, agama, pekerjaan, juga usia.

Sementara itu, Susan Blackburn dalam buku Kongres Perempuan Pertama (2007) mencatat, sejumlah organisasi perempuan yang terlibat antara lain Wanita Oetomo, Poetri Indonesia, Wanita Katolik, Aisyiyah, Wanita Moeljo, Darmo Laksmi, Wanita Taman Siswa, juga sayap perempuan dari berbagai organisasi pergerakan seperti Sarekat Islam, Jong Java, Jong Islamieten Bond, dan lain-lain. Para perwakilan dari perhimpunan pergerakan, partai politik, maupun organisasi pemuda juga datang ke Kongres Perempuan Indonesia perdana ini, termasuk wakil dari Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Partai Nasional Indonesia (PNI), Jong Java, Jong Madoera, Jong Islamieten Bond, dan seterusnya.

Panitia Kongres Perempuan Indonesia I dipimpin oleh R.A. Soekonto yang didampingi oleh dua wakil, yaitu Nyi Hadjar Dewantara dan Soejatin. Dalam sambutannya, dinukil dari buku karya Blackburn, R.A. Soekonto mengatakan: “Zaman sekarang adalah zaman kemajuan. Oleh karena itu, zaman ini sudah waktunya mengangkat derajat kaum perempuan agar kita tidak terpaksa duduk di dapur saja. Kecuali harus menjadi nomor satu di dapur, kita juga harus turut memikirkan pandangan kaum laki-laki sebab sudah menjadi keyakinan kita bahwa laki-laki dan perempuan mesti berjalan bersama-sama dalam kehidupan umum.” “Artinya,” lanjut R.A. Soekonto, “perempuan tidak [lantas] menjadi laki-laki, perempuan tetap perempuan, tetapi derajatnya harus sama dengan laki-laki, jangan sampai direndahkan seperti zaman dahulu.” Terbentuknya Perikatan Perempuan Indonesia atau PPI Selain diisi dengan pidato atau orasi tentang kesetaraan atau emansipasi wanita oleh para tokoh perempuan yang terlibat, kongres ini juga menghasilkan keputusan untuk membentuk gabungan organisasi wanita dengan nama Perikatan Perempuan Indonesia (PPI).

Slamet Muljana dalam buku Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan (2008), memaparkan dua tahun setelah kongres pertama itu, kaum perempuan di Indonesia itu menyatakan gerakan wanita adalah bagian dari pergerakan nasional. Dengan kata lain, perempuan wajib ikut serta memperjuangkan martabat nusa dan bangsa. Tanggal hari pertama Kongres Perempuan Indonesia I pada 22 Desember 1928 inilah yang kemudian menjadi acuan bagi pemerintah RI untuk menetapkan peringatan Hari Ibu, yang diresmikan oleh Presiden Sukarno melalui Dekrit Presiden RI No.316 Tahun 1953.

Peringatan Hari Ibu ke 93 tahun 2021

Pada masa sekarang, relevansi peringatannya memiliki maksud untuk senantiasa mengingatkan generasi muda tentang makna Hari Ibu itu sendiri. Mengutip kata-kata dari Ibu Siti Musdah Mulia, Staf Ahli Menteri Agama bidang ubungan Kerjasama Internasional, dalam acara Peringatan Hari Ibu tanggal 22 Desember lalu di Universitas Kristen Satya Wacana"Hari Ibu adalah bagian dari semangat humanisme," Hari ini Hari ibu bisa dikatakan sebagai sebuah momentum yang berupaya untuk menempatkan sosok perempuan pada kemerdekaan diri, hari yang memanusiakan manusia, terbebas dari diskriminasi dan kekerasan seksual.

"Melalui hari ibu, kami mengharapkan agar perempuan mendapatkan hak seluas-luasnya sebagai bagian dari warga bangsa yang aman, sehingga dapat turut serta memajukan Indonesia," tutup Siti Musdah Mulia.

Pada Peringatan Hari Ibu ke-93 di tahun 2021 ini pun, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengusung tema “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju”. Pesan yang ingin disampaikan melalui tema ini adalah merayakan kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai oleh para perempuan di Indonesia. Momen ini juga sekaligus menjadi refleksi bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan agar perempuan-perempuan Indonesia bisa terus berperan sejajar dengan laki-laki dalam mengisi lini kehidupan.

Peringatan Hari Ibu bukan saja peringatan untuk mengucapkan terima kasih atas jasa para ibu yang begitu istimewa bagi seluruh masyarakat Indonesia, tetapi lebih dari itu, Peringatan Hari Ibu bertujuan mendorong semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk memberikan perhatian dan pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.

Peringatan Hari Ibu sesungguhnya merupakan suatu bentuk apresiasi bagi semua perempuan Indonesia, atas peran, dedikasi, serta kontribusinya bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Akhir kata, kepada seluruh perempuan Indonesia, kami mengucapkan selamat Hari Ibu ke-93!

 


Popular posts from this blog

Pertama di Indonesia, DPRD DIY Tandatangani Penolakan Ideologi Khilafah

. . Sebanyak 45 dari 55 anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta menandatangani surat Janji Setia Kepada NKRI dan Ideologi Pancasila. Surat penandatanganan tersebut diberikan oleh FORSA (Forum Bersama (NKRI Yogyakarta kepada Ketua DPRD DIY dan semua pimpinan fraksi pada tanggal 10 Mei 2022 lalu.   Pada pertemuan tanggal 10 Mei di Ruang Sidang DPRD DIY tersebut dihadiri pimpinan dan ketua fraksi DPRD DIY, dan puluhan perwakilan FORSA NKRI DIY yang terdiri dari berbagai eksponen masyarakat. Hadir pula di dalamnya H. Idham Samawi, mantan bupati Bantul dan anggota DPR RI. Beberapa jurnalis juga meliput dalam peristiwa itu.   Pada prinsipnya FORSA NKRI DIY mengecam dan menyesalkan atas kecolongannya DPRD DIY pada 27 April 2022 atas masuknya sekelompok orang ke dalam lingkungan DPRD dan kemudian membuat petisi yang arahnya tidak menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara dalam praktek bernegara. FORSA DIY menduga kelompok tersebut adalah bagian

Pergantian dan Pelantikan Pengurus dan Narahubung ASYB - Periode 3 tahun pertama 2019 - 2022 masa Tugas 2021 - 2022

. Pergantian dan Pelantikan PENGURUS dan NARAHUBUNG  ASYB Alumni SMA Yogyakarta Bersatu  Periode Tiga Tahun Pertama 2019 – 2022  Untuk masa Tugas  September  2021 -  2022 . . . Pergantian dan Pelantikan Pengurus dan Narahubung [ Koordinator Alumni perwakilan SMA sederajat DIY berjalan lancar. Karena saat ini DIY masih PPKM Level 3 maka, Pelantikan yang sudah ditunda karena pandemi ini akhirnya dilakukan secara Offline dan Daring dari kediaman sebagian besar pengurus dan Narahubung [ Koordinator ]. . Dua lokasi dipilih menjadi lokasi Offline adalah ; - Pendopo Langgar Duwur Boharen, Kotagede Yogyakarta dan  - Area Kotabaru Yogyakarta . Dua lokasi ini dipilih mengingat Yogyakarta memiliki 5 wilayah heritage / warisan budaya yaitu Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotagede dan Kotabaru Yogyakarta,  maka wilayah  " dua KOTA " di Yogyakarta ini sangat relevan untuk kami pilih menjadi lokasi acara. Khusus untuk Lokasi Pendopo Langgar Duwur Boharen, selain juga merupakan salah satu

PETISI Simpul Jaringan Masyarakat Nasionalis Anti-Khilafah DIY di DPRD Malioboro 30 April 2022

Audiensi lanjutan tanggal 10 Mei 2022 cek : Lipuatn : https://www.alumnismayogyakartabersatu.com/2022/05/audiensi-ii-forsa-nkri-ke-dprd-diy.html Dokumnetasi https://www.alumnismayogyakartabersatu.com/2022/05/dokumentasi-audiensi-forsa-nkri-ke-dprd.html . Simpul Jaringan Masyarakat Nasionalis Anti-Khilafah DIY yang tergabung dalam Forsa NKRI terdiri dari lebih dari 50 simpul jaringan dan perwakilan masyarakat, mendatangi  Lobby gedung DPRD Malioboro Yogyakarta 30 April 2022 Pukul 14.00 disambut oleh  Dr R. Stevanus C Handoko S.Kom., MM. -  Anggota Dewan Anggota Komisi D - Partai Solidaritas Indonesia . Kali ini bermaksud menegaskan penolakan ide / wacana Negara Khilafah yang masih disuarakan kelompok - kelompok tertentu di DIY dengan melakukan orasi di area Gedung DPRD beberapa hari lalu. . Video yang beredar saat adanya kelompok melakukan Orasi di area Gedung DPRD Malioboro tidak dapat di tolerir. Upaya mengganti Sistem Negara yang diwacanakan oleh kelompok  dan siapapun bahkan di dala