Skip to main content

Hari Guru Nasional - 25 November 2021 - Sejarah PGRI dan Perkembangannya di Indonesia dari Masa ke Masa

 

Jika membicarakan mengenai Hari Guru Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 November, pasti tidak akan lepas dari sejarah PGRI dan perkembangannya di Indonesia.

Cikal bakal lahirnya PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) sebenarnya bukan dimulai saat itu, melainkan sudah jauh sebelum Indonesia mencapai kemerdekaannya pada Agustus 1945.

Melansir dari buku Perjalanan PGRI (1945 – 2003), Pengurus Besar PGRI dan Direktorat Tenaga Kependidikan Ditjen Dikdasmen, Departemen Pendidikan Nasional RI, 2003, organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda sudah berdiri di tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB).

Sejarah PGRI dan Perkembangannya dari Masa ke Masa

Persatuan Guru Hindia Belanda adalah cikal bakal lahirnya PGRI di Indonesia. PGHB bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para–Guru Bantu, Guru Desa, Kepala Sekolah, dan Penilik Sekolah yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dan umumnya bertugas di Sekolah Desa dan Sekolah Rakyat Angka Dua pada masa itu.

Selain PGHB, saat itu mulai berkembang pula organisasi guru baru antara lain Persatuan Guru Bantu (PGB), Perserikatan Guru Desa (PGD), Persatuan Guru Ambachtsschool (PGAS), Perserikatan Normaalschool (PNS), Hogere Kweekschool Bond (HKSB), disamping organisasi guru yang bercorak keagamaan, kebangsaan atau lainnya seperti Christelijke Onderwijs Vereneging (COV), Katolieke Onderwijsbond (KOB), Vereneging Van Muloleerkrachten (VVM), dan Nederlands Indische Onderwijs Genootschap (NIOG) yang beranggotakan semua guru tanpa membedakan golongan agama

Kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi terhadap pihak Belanda. Hasilnya antara lain adalah kepala HIS yang dulu selalu dijabat oleh orang Belanda, satu per satu pindah ke tangan orang Indonesia. Semangat perjuangan ini makin berkobar dan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kemerdekaan. Perjuangan guru tidak lagi perjuangan perbaikan nasib, tidak lagi perjuangan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak “merdeka”.

Pada tahun 1932, Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) diubah namanya menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Perubahan ini ternyata mengejutkan pemerintah Belanda, karena kata “Indonesia” yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya kata “Indonesia” ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia.

Pada zaman pendudukan Jepang segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, Persatuan Guru Indonesia (PGI) sempat tidak dapat lagi melakukan aktivitas.

Namun, setelah peristiwa sejarah proklamasi 17 Agustus 1945, dengan penuh semangat terwujudlah penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24-25 November 1945 di Surakarta. Melalui kongres ini segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama dan suku, sepakat dihapuskan. Pada kongres inilah, tanggal 25 November 1945—seratus hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia—Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) didirikan.

Dengan semangat pekik “merdeka” bertalu-talu, di tengah bau mesiu pengeboman oleh tentara Inggris atas studio RRI Surakarta, mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan tiga tujuan:

1.       Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia.

2.       Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan.

3.       Membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya.

Sejak kongres guru Indonesia itu, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu didalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Dan sebagai penghormatan kepada guru, pemerintah Republik Indoensia dengan keputusan Presiden Nomor 78 tahun 1994, menetapkan hari lahir PGRI tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional, dan diperingati setiap tahun.

Hubungan antara PGRI dengan organisasi guru luar negeri dirintis kembali pada Bulan Juli 1966, PGRI diterima menjadi anggota WCOTP dalam kongres guru se dunia di Seoul Korea Selatan. Hal ini merupakan era baru dalam kehidupan PGRI sementara itu pelaksanaan Asean Regional Konferensi (ATP WCOTP) di Jakarta pada bulan April 1969, menandai untuk pertama kalinya PGRI menjadi tuan rumah konferensi internasional organisasi guru.

Di masa awal reformasi pasca 1998, PGRI menghadapi tantangan dalam lingkup global, nasional, dan organisasional. Tantangan global ditandai dengan berbagai perubahan yang berlangsung cepat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Lingkungan yang sedang berubah secara global memerlukan pola kerja dalam bentuk kerja tim; memerlukan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Memasuki abad ke-21 yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi di segala bidang, terjadi perubahan cara dan banyak inovasi bermunculan. Secara struktural dan fungsional, perjuangan PGRI mulai bergerak ke arah profesi yang modern dengan mentransformasi PGRI menjadi kekuatan moral intelektual dengan tidak meninggalkan elan perjuangan sebagai organisasi perjuangan dan ketenagakerjaan. Modernisasi organisasi sesuai kebutuhan dilakukan antara lain dengan membentuk alat perangkat kelengkapan organisasi sesuai kebutuhan seperti PGRI Smart Learning and Character Center (PGRI SLCC), Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan, dan kini tengah menggagas Pusat Pengembangan Profesi Pendidik.

Saat ini, seiring dengan gigihnya perjuangan menurut sejarah PGRI, organisasi ini terus memperkuat jati dirinya sebagai organisasi profesi yang modern dan dapat merespon kebutuhan berdasarkan zamannya.

*artikel dirangkum dari berbagai sumber

Popular posts from this blog

Pertama di Indonesia, DPRD DIY Tandatangani Penolakan Ideologi Khilafah

. . Sebanyak 45 dari 55 anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta menandatangani surat Janji Setia Kepada NKRI dan Ideologi Pancasila. Surat penandatanganan tersebut diberikan oleh FORSA Forum Selamatkan NKRI Yogyakarta kepada Ketua DPRD DIY dan semua pimpinan fraksi pada tanggal 10 Mei 2022 lalu.   Pada pertemuan tanggal 10 Mei di Ruang Sidang DPRD DIY tersebut dihadiri pimpinan dan ketua fraksi DPRD DIY, dan puluhan perwakilan FORSA NKRI DIY yang terdiri dari berbagai eksponen masyarakat. Hadir pula di dalamnya H. Idham Samawi, mantan bupati Bantul dan anggota DPR RI. Beberapa jurnalis juga meliput dalam peristiwa itu.   Pada prinsipnya FORSA NKRI DIY mengecam dan menyesalkan atas kecolongannya DPRD DIY pada 27 April 2022 atas masuknya sekelompok orang ke dalam lingkungan DPRD dan kemudian membuat petisi yang arahnya tidak menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara dalam praktek bernegara. FORSA DIY menduga kelompok tersebut adalah bagian

Pelantikan Pengurus ASYB Alumni SMA Yogyakarta Bersatu 2022 - 2025 [ Senin, 12 Sep 2022 ]

 . . . DEWAN PENASIHAT, DEWAN PENGAWAS, dan DEWAN PAKAR  turut menyaksikan Pelantikan PENGURUS ASYB 2022 - 2025 [ Hybrid - Senin 12 Septembr 2022 ] Dewan 16 +  Pengurus 30 16 DEWAN  TURUT MENYAKSIKAN PELANTIKAN PENGURUS Dewan Penasihat 1. Achmad Charris Zubair  - Ketua Dewan Penasihat 2. Arif Nurcahyo   3. Kyai Haji Muhammad Jadul Maula  4. Lestanta Budiman / Adi Lobo  Dewan Pengawas 5. Hillarius Ngaji Merro – Ketua Dewan Pengawas 6. H. Datuk Sweida Zulalhamsyah  7. Hasan Syaifullah   8. Purohatu  9. Yuliani P. S.  Dewan Pakar 10. Joseph Kristiadi  - Ketua Dewan Pakar 11. Butet Kartaredjasa   12. Kyai Haji Mohammad Imam Aziz  13. Ki Soemarsono Noto Widjojo   14. Thomas Sugijata  15. Timoti Apriyanto   16. Zuly Qodir  PENGURUS DILANTIK : Pengurus [ 30 orang ]  PENGURUS HARIAN -------------------------- 17. Ketua Umum - Nana Je Justina  18. Wakil Ketua - Ganis Ahmadiningrat  19. Sekretaris - Bayu Hendarta  20. Wakil Sekretaris - P. Eko Jatisaputro  21. Sekretariat 1 - Ery Yuni Suciati 

PETISI Simpul Jaringan Masyarakat Nasionalis Anti-Khilafah DIY di DPRD Malioboro 30 April 2022

Audiensi lanjutan tanggal 10 Mei 2022 cek : Lipuatn : https://www.alumnismayogyakartabersatu.com/2022/05/audiensi-ii-forsa-nkri-ke-dprd-diy.html Dokumnetasi https://www.alumnismayogyakartabersatu.com/2022/05/dokumentasi-audiensi-forsa-nkri-ke-dprd.html . Simpul Jaringan Masyarakat Nasionalis Anti-Khilafah DIY yang tergabung dalam Forsa NKRI terdiri dari lebih dari 50 simpul jaringan dan perwakilan masyarakat, mendatangi  Lobby gedung DPRD Malioboro Yogyakarta 30 April 2022 Pukul 14.00 disambut oleh  Dr R. Stevanus C Handoko S.Kom., MM. -  Anggota Dewan Anggota Komisi D - Partai Solidaritas Indonesia . Kali ini bermaksud menegaskan penolakan ide / wacana Negara Khilafah yang masih disuarakan kelompok - kelompok tertentu di DIY dengan melakukan orasi di area Gedung DPRD beberapa hari lalu. . Video yang beredar saat adanya kelompok melakukan Orasi di area Gedung DPRD Malioboro tidak dapat di tolerir. Upaya mengganti Sistem Negara yang diwacanakan oleh kelompok  dan siapapun bahkan di dala