Skip to main content

Tanggap Tanggon Tawuh - Selamat Ulang Tahun ke 265 - Kota Yogyakarta !


Kota Jogja 7 Oktober 2021, merayakan ulang tahunnya yang ke-265, tema yang diangkat pada tahun ini adalah Tanggap Tanggon Tuwuh. Peresmian logo HUT sudah dilakukan secara daring di Ruang Bima Balai Kota Yogyakarta, Jumat, 1 Oktober 2021. Lantas apa makna dari tema Tanggap Tanggon Tuwuh ini?

Plt Asisten Administrasi Umum Kota Yogyakarta Kris Sarjono mengatakan, Tanggap memiliki makna kecepatan, sekaligus kecekatan, untuk beradaptasi, atau menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi Covid-19. Sehingga, kegagapan bisa dihindari. “Tanggap berarti kecepatan dalam beradaptasi dengan situasi yang terus berkembang,” katanya dalam agenda talkshow Pembukaan Pekan HUT ke-265 Kota Yogyakarta, di Pedestrian Jalan Jenderal Sudirman, Jumat, 1 Oktober 2021 sore.

Tanggon adalah ketangguhan dalam menghadapi situasi yang tidak menentu seperti dewasa ini. “Tanggon berarti tangguh dan kokoh walau situasi tak menentu namun tetap kuat dan tidak menyerah,” kata Ketua Panitia HUT ke-265 Kota Yogyakarta ini.

Sedangkan Tuwuh mengandung makna tantangan, untuk senantiasa hidup dan terus berkembang. Selaras dan mengikuti kondisi yang kini dihadapi. “Tuwuh berarti kemampuan untuk terus hidup dan berkembang apapun kondisinya,” ungkapnya.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan, tema HUT kali ini Tanggap Tanggon Tuwuh. Tanggap berarti kecepatan dalam beradaptasi dengan situasi yang terus berkembang, Tanggon berarti tangguh dan kokoh walau situasi tak menentu namun tetap kuat dan tidak menyerah dan Tuwuh berarti kemampuan untuk terus hidup dan berkembang apapun kondisinya.

Haryadi mengatakan, pemilihan tema ini dilatarbelakangi oleh kondisi pandemi yang menuntut untuk wajib cepat beradaptasi. Selain itu juga saling menguatkan satu sama lain, dan saling gandeng-gendong dengan sikap optimistis bagi kemajuan Kota Yogyakarta.

Dia berharap seluruh warga Kota Yogyakarta berpartisipasi aktif secara daring dalam memeriahkan HUT Ke-265 dan menjadikannya sebagai pesta rakyat. “Walaupun di masa pandemi ini, kita merayakannya dengan khidmat, dengan tenang di rumah masing-masing, untuk tetap menjaga Protokol Kesehatan,” ujarnya

Sebenarnya tidak ada yang tahu pasti kapan tanggal berapa berdirinya Jogja. Setelah dilakukan study sejarah oleh beberapa ahli, diambil kesepakatan tanggal 7 Oktober sebagai hari ulang tahun Jogja. Walikota Jogja pada saat itu, Bapak Herry Zudianto berusaha menggali kembali sejarah berdirinya kota ini.

“Sebenarnya tidak ada yang tahu persis tanggal berdirinya Kota Jogja ini, tetapi berdasarkan sejarah dan masukan pada ahli akhirnya ditetapkan serta disepakati bersama bahwa tanggal 7 Oktober adalah HUT Kota ini,” tandas Herry dalam satu kesempatan.


Lalu, seperti apa sejarah berdirinya Yogyakarta dari awal mula? Yogyakarta didirikan pertama kali oleh Pangeran Mangkubumi. Beliau merupakan adik dari Sunan Paku Buwana II. Setelah melalui perjuangan yang panjang, pada hari Kamis Kliwon tanggal 29 Rabiulakhir 1680 atau bertepatan dengan 13 Februari 1755, Pangeran Mangkubumi yang telah bergelar Susuhunan Kabanaran menandatangani Perjanjian Giyanti atau sering disebut dengan Palihan Nagari .

Palihan Nagari inilah yang menjadi titik awal keberadaan Kasultanan Yogyakarta. Pada saat itulah Susuhunan Kabanaran kemudian bergelar Sri Sultan Hamengku Buwana Senopati Ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping I. Setelah Perjanjian Giyanti ini, Sri Sultan Hamengku Buwana mesanggrah di Ambarketawang sambil menunggu pembangunan fisik kraton.

Sebulan setelah ditandatanganinya Perjanjian Giyanti tepatnya hari Kamis Pon tanggal 29 Jumadilawal 1680 atau 13 Maret 1755, Sultan Hamengku Buwana I memproklamirkan berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan ibukota Ngayogyakarta dan memiliki separuh dari wilayah Kerajaan Mataram. Proklamasi ini terjadi di Pesanggrahan Ambarketawang dan dikenal dengan peristiwa Hadeging Nagari Dalem Kasultanan Mataram – Ngayogyakarta.

Pada hari Kamis Pon tanggal 3 sura 1681 atau bertepatan dengan tanggal 9 Oktober 1755, Sri Sultan Hamengku Buwana I memerintahkan untuk membangun Kraton Ngayogyakarta di Desa Pacethokan dalam Hutan Beringan yang pada awalnya bernama Garjitawati.

Pada hari Kamis pahing tanggal 13 Sura 1682 bertepatan dengan 7 Oktober 1756, Sri Sultan Hamengku Buwana I beserta keluarganya pindah atau boyongan dari Pesanggrahan Ambarketawan masuk ke dalam Kraton Ngayogyakarta. Peristiwa perpindahan ini ditandai dengan candra sengkala memet Dwi Naga Rasa Tunggal berupa dua ekor naga yang kedua ekornya saling melilit dan diukirkan di atas banon/renteng kelir baturana Kagungan Dalem Regol Kemagangan dan Regol Gadhung Mlathi.

Momentum kepindahan inilah yang dipakai sebagai dasar penentuan Hari Jadi Kota Yogyakarta karena mulai saat itu berbagai macam sarana dan bangunan pendukung untuk mewadahi aktivitas pemerintahan baik kegiatan sosial, politik, ekonomi, budaya maupun tempat tinggal mulai dibangun secara bertahap. Berdasarkan itu semua maka Hari Jadi Kota Yogyakarta ditentukan pada tanggal 7 Oktober 2009 dan dikuatkan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2004.

Artikel diambil dari berbagai Sumber

Popular posts from this blog

Pertama di Indonesia, DPRD DIY Tandatangani Penolakan Ideologi Khilafah

. . Sebanyak 45 dari 55 anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta menandatangani surat Janji Setia Kepada NKRI dan Ideologi Pancasila. Surat penandatanganan tersebut diberikan oleh FORSA Forum Selamatkan NKRI Yogyakarta kepada Ketua DPRD DIY dan semua pimpinan fraksi pada tanggal 10 Mei 2022 lalu.   Pada pertemuan tanggal 10 Mei di Ruang Sidang DPRD DIY tersebut dihadiri pimpinan dan ketua fraksi DPRD DIY, dan puluhan perwakilan FORSA NKRI DIY yang terdiri dari berbagai eksponen masyarakat. Hadir pula di dalamnya H. Idham Samawi, mantan bupati Bantul dan anggota DPR RI. Beberapa jurnalis juga meliput dalam peristiwa itu.   Pada prinsipnya FORSA NKRI DIY mengecam dan menyesalkan atas kecolongannya DPRD DIY pada 27 April 2022 atas masuknya sekelompok orang ke dalam lingkungan DPRD dan kemudian membuat petisi yang arahnya tidak menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara dalam praktek bernegara. FORSA DIY menduga kelompok tersebut adalah bagian

Pergantian dan Pelantikan Pengurus dan Narahubung ASYB - Periode 3 tahun pertama 2019 - 2022 masa Tugas 2021 - 2022

. Pergantian dan Pelantikan PENGURUS dan NARAHUBUNG  ASYB Alumni SMA Yogyakarta Bersatu  Periode Tiga Tahun Pertama 2019 – 2022  Untuk masa Tugas  September  2021 -  2022 . . . Pergantian dan Pelantikan Pengurus dan Narahubung [ Koordinator Alumni perwakilan SMA sederajat DIY berjalan lancar. Karena saat ini DIY masih PPKM Level 3 maka, Pelantikan yang sudah ditunda karena pandemi ini akhirnya dilakukan secara Offline dan Daring dari kediaman sebagian besar pengurus dan Narahubung [ Koordinator ]. . Dua lokasi dipilih menjadi lokasi Offline adalah ; - Pendopo Langgar Duwur Boharen, Kotagede Yogyakarta dan  - Area Kotabaru Yogyakarta . Dua lokasi ini dipilih mengingat Yogyakarta memiliki 5 wilayah heritage / warisan budaya yaitu Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotagede dan Kotabaru Yogyakarta,  maka wilayah  " dua KOTA " di Yogyakarta ini sangat relevan untuk kami pilih menjadi lokasi acara. Khusus untuk Lokasi Pendopo Langgar Duwur Boharen, selain juga merupakan salah satu

PETISI Simpul Jaringan Masyarakat Nasionalis Anti-Khilafah DIY di DPRD Malioboro 30 April 2022

Audiensi lanjutan tanggal 10 Mei 2022 cek : Lipuatn : https://www.alumnismayogyakartabersatu.com/2022/05/audiensi-ii-forsa-nkri-ke-dprd-diy.html Dokumnetasi https://www.alumnismayogyakartabersatu.com/2022/05/dokumentasi-audiensi-forsa-nkri-ke-dprd.html . Simpul Jaringan Masyarakat Nasionalis Anti-Khilafah DIY yang tergabung dalam Forsa NKRI terdiri dari lebih dari 50 simpul jaringan dan perwakilan masyarakat, mendatangi  Lobby gedung DPRD Malioboro Yogyakarta 30 April 2022 Pukul 14.00 disambut oleh  Dr R. Stevanus C Handoko S.Kom., MM. -  Anggota Dewan Anggota Komisi D - Partai Solidaritas Indonesia . Kali ini bermaksud menegaskan penolakan ide / wacana Negara Khilafah yang masih disuarakan kelompok - kelompok tertentu di DIY dengan melakukan orasi di area Gedung DPRD beberapa hari lalu. . Video yang beredar saat adanya kelompok melakukan Orasi di area Gedung DPRD Malioboro tidak dapat di tolerir. Upaya mengganti Sistem Negara yang diwacanakan oleh kelompok  dan siapapun bahkan di dala