Skip to main content

Selamat HUT RI ke 76

 .

.
Ucapan HUT RI - ASYB 
.

Video Edisi Malioboro Malam
Penyanyi Onya 
Link : https://bit.ly/3m4kcCB
.
.
Mengubahnya Berarti Mengubah NKRI 
[ 3 Hal Fundamental ]

TIGA Hal Fundamental yang Final dan tidak bisa diubah oleh siapapun, dan dalam bentuk apapun, mengubahnya maka dimaknai mengubah Pengakuan PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI
.
PERTAMA
Bahwa 17 Agustus 1945 adalah hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dan secara faktual Soekarno dan Hatta adalah PROKLAMATOR sehingga Pengakuan sebagai Proklamator melekat kepada keduanya. Kita sebagai bangsa dan generasi penerus harus selalu menghormatinya, mengenangnya dan mencatat dengan tinta emas dalam perjalanan sejarah bangsa. Peran keduanya adalah atas kehendak sejarah atas ijin Tuhan Yang Maha Kuasa.
.
KEDUA 
Bahwa Preambule / Pembukaan UUD 1945 adalah FINAL dan tidak dapat diubah oleh siapapun dalam bentuk apapun, karena didalamnya terkandung sifat sebagai  "staat fundamental norm" / Norma paling dasar dalam pembentukan negara yaitu :
.
1. Filosofi dan nilai bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa
2. Mengandung prinsip - prinsip kewajiban negara
3. Mengandung nilai - nilai prinsip dari dasar negara
 
KETIGA
BHINNEKA TUNGGAL IKA, bahwa kebhinnekaan, kemajemukan  termasuk didalam norma mendasar, fakta dan realitas yang mendorong pembentukan NKRI. Oleh karena itu semangat kebhinekaan yang terwujud dalam kesadaran, sikap perilaku yang saling menghormati perbedaan, tidak memaksakan kehendak dengan menganggap paling benar, serta terwujud dalam karya anak bangsa, harus tetap terawat sampai kapanpun.(ACZ)
.
.

Isi Pembukaan UUD 1945
Republik Indonesia
Pembukaan UUD 1945

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :

Ketuhanan Yang Maha Esa,

kemanusiaan yang adil dan beradab,

persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,

serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."
.
.
Dirgahayu RI ke 76 
Janji kami untuk akan selalu menjagamu !!

Popular posts from this blog

Pertama di Indonesia, DPRD DIY Tandatangani Penolakan Ideologi Khilafah

. . Sebanyak 45 dari 55 anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta menandatangani surat Janji Setia Kepada NKRI dan Ideologi Pancasila. Surat penandatanganan tersebut diberikan oleh FORSA Forum Selamatkan NKRI Yogyakarta kepada Ketua DPRD DIY dan semua pimpinan fraksi pada tanggal 10 Mei 2022 lalu.   Pada pertemuan tanggal 10 Mei di Ruang Sidang DPRD DIY tersebut dihadiri pimpinan dan ketua fraksi DPRD DIY, dan puluhan perwakilan FORSA NKRI DIY yang terdiri dari berbagai eksponen masyarakat. Hadir pula di dalamnya H. Idham Samawi, mantan bupati Bantul dan anggota DPR RI. Beberapa jurnalis juga meliput dalam peristiwa itu.   Pada prinsipnya FORSA NKRI DIY mengecam dan menyesalkan atas kecolongannya DPRD DIY pada 27 April 2022 atas masuknya sekelompok orang ke dalam lingkungan DPRD dan kemudian membuat petisi yang arahnya tidak menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara dalam praktek bernegara. FORSA DIY menduga kelompok tersebut adalah bagian

Pergantian dan Pelantikan Pengurus dan Narahubung ASYB - Periode 3 tahun pertama 2019 - 2022 masa Tugas 2021 - 2022

. Pergantian dan Pelantikan PENGURUS dan NARAHUBUNG  ASYB Alumni SMA Yogyakarta Bersatu  Periode Tiga Tahun Pertama 2019 – 2022  Untuk masa Tugas  September  2021 -  2022 . . . Pergantian dan Pelantikan Pengurus dan Narahubung [ Koordinator Alumni perwakilan SMA sederajat DIY berjalan lancar. Karena saat ini DIY masih PPKM Level 3 maka, Pelantikan yang sudah ditunda karena pandemi ini akhirnya dilakukan secara Offline dan Daring dari kediaman sebagian besar pengurus dan Narahubung [ Koordinator ]. . Dua lokasi dipilih menjadi lokasi Offline adalah ; - Pendopo Langgar Duwur Boharen, Kotagede Yogyakarta dan  - Area Kotabaru Yogyakarta . Dua lokasi ini dipilih mengingat Yogyakarta memiliki 5 wilayah heritage / warisan budaya yaitu Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotagede dan Kotabaru Yogyakarta,  maka wilayah  " dua KOTA " di Yogyakarta ini sangat relevan untuk kami pilih menjadi lokasi acara. Khusus untuk Lokasi Pendopo Langgar Duwur Boharen, selain juga merupakan salah satu

PETISI Simpul Jaringan Masyarakat Nasionalis Anti-Khilafah DIY di DPRD Malioboro 30 April 2022

Audiensi lanjutan tanggal 10 Mei 2022 cek : Lipuatn : https://www.alumnismayogyakartabersatu.com/2022/05/audiensi-ii-forsa-nkri-ke-dprd-diy.html Dokumnetasi https://www.alumnismayogyakartabersatu.com/2022/05/dokumentasi-audiensi-forsa-nkri-ke-dprd.html . Simpul Jaringan Masyarakat Nasionalis Anti-Khilafah DIY yang tergabung dalam Forsa NKRI terdiri dari lebih dari 50 simpul jaringan dan perwakilan masyarakat, mendatangi  Lobby gedung DPRD Malioboro Yogyakarta 30 April 2022 Pukul 14.00 disambut oleh  Dr R. Stevanus C Handoko S.Kom., MM. -  Anggota Dewan Anggota Komisi D - Partai Solidaritas Indonesia . Kali ini bermaksud menegaskan penolakan ide / wacana Negara Khilafah yang masih disuarakan kelompok - kelompok tertentu di DIY dengan melakukan orasi di area Gedung DPRD beberapa hari lalu. . Video yang beredar saat adanya kelompok melakukan Orasi di area Gedung DPRD Malioboro tidak dapat di tolerir. Upaya mengganti Sistem Negara yang diwacanakan oleh kelompok  dan siapapun bahkan di dala