Skip to main content

MEMBANGUN KESADARAN ETIKA MULTIKULTURALISME DI INDONESIA*) Oleh Achmad Charris Zubair

.



.

MEMBANGUN KESADARAN ETIKA MULTIKULTURALISME  DI INDONESIA*)

Oleh : Achmad Charris Zubair

Pendahuluan

Saya ingin mengawali tulisan ini dengan mengemukakan sebuah kenyataan, yakni: di wilayah Jawa Barat ternyata tidak ada nama jalan, monumen maupun tempat-tempat bersejarah yang menggunakan nama Hayam Wuruk dan atau Gadjah Mada. Padahal di hampir sebagian besar wilayah nusantara banyak nama jalan, monumen atau bahkan tempat-tempat penting yang menggunakan nama tersebut. Universitas yang paling terkenal di Yogyakarta bahkan Indonesia adalah Universitas Gadjah Mada. Kita pernah memiliki satelit komunikasi yang memakai nama Palapa, meminjam istilah dari sumpah Maha Patih Gadjah Mada yang tidak akan memakan buah palapa sebelum nusantara dipersatukan. Tidak ada “keberanian” para pengambil keputusan di Jawa Barat, entah gubernur, bupati, walikota atau siapapun, untuk menggunakan nama keduanya sebagai penanda tempat di wilayahnya. Ternyata, Hayam Wuruk dan Gadjah Mada yang kita kenal sebagai legenda, bahkan nyaris menjadi mitos, karena mampu menyatukan nusantara ke dalam wilayah kerajaan Majapahit Raya, di mata orang Sunda sebagai mayoritas suku yang tinggal di Jawa Barat, tak lebih sebagai sosok pengkhianat. Peristiwa perang Bubat, di mana pasukan Majapahit membantai seluruh keluarga kerajaan Pajajaran, menjadi peristiwa traumatis bagi orang sunda. Peristiwa yang didahului dengan lamaran untuk memperistri putri Pajajaran Dyah Pitaloka oleh Hayam Wuruk, karena atas nasehat patih Gadjah Mada, Hayam Wuruk sebagai raja besar tidak datang melamar. Raja Pajajaranlah yang “mengantar”kan putrinya untuk dipersunting Hayam Wuruk. Ketika sedang beristirahat di Bubat untuk bertemu dengan keluarga Majapahit malah diserbu dan dibantai habis. Sehingga sampai pertengahan abad duapuluh, bagi orang sunda perempuan disebut “pamali” atau tabu apabila berjodoh dengan pemuda jawa. 


Peristiwa lain yang ingin saya sampaikan adalah Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928. Konggres atau pertemuan yang diselenggarakan oleh pemuda pemuda Indonesia, dan ini sungguh-sungguh pemuda, karena mayoritas pesertanya berusia 20an tahun. Catatan sejarah  menunjukkan bahwa Soegondo yang memimpin sidang tercetusnya sumpah legendaris tersebut pada waktu itu baru berusia 27 tahun, peserta tertua adalah Wage Rudolf Soepratman  menggesek biola melantunkan Indonesia Raya yang berusia 33 tahun. Bisa kita bandingkan dengan pengurus organisasi “pemuda” saat sekarang seperti KNPI, Pemuda Pancasila dan lain-lain yang berusia di atas 40 tahun, bahkan banyak yang sudah punya cucu masih  mengatasnamakan pemuda!? Pemuda-pemuda yang berasal dari organisasi pemuda bernuansa kedaerahan dan kesukuan, atau keagamaan seperti: Jong Java, Jong Borneo, Jong Sumatranen Bond, Jong Celebes, Jong Islamiten Bond berkumpul, bersatu dan bersumpah untuk membangun satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa: Indonesia.


Hal lain yang perlu terungkap adalah Piagam Jakarta yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 2605 (1945) oleh Panitia Sembilan terdiri dari: Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdoelkahar Moezakkir, Haji Agus Salim, Mr. Achmad Soebardjo, Wachid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin. Kemudian hasilnya dilaporkan secara resmi oleh Soekarno dihadapan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 10 Juli 1945. Piagam Jakarta nyaris menjadi mukadimah Undang-undang Dasar 1945, yang kemudian menjadi Pembukaan Undang-undang Dasar tersebut dengan perubahan pada kalimat Hukum Dasar menjadi Undang-undang Dasar dan perubahan pada kalimat berdasar Ketuhanan dengan menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluknya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan tersebut berdasarkan “rumor” yang berkembang, karena munculnya reaksi dari Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim akan mendirikan negara sendiri, terpisah dari negara kesatuan Republik Indonesia yang akan didirikan, apabila Piagam Jakarta diberlakukan sebagai mukadimah konstitusi. Oleh karena itu Alamsyah Ratu Perwiranegara almarhum, mantan Menteri Agama dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat era Presiden Soeharto pernah mengatakan bahwa pengorbanan terbesar umat Islam di awal kemerdekaan adalah penghapusan 7 kata tersebut dari Piagam Jakarta. Sebab tanpa penghapusan tersebut, generasi sekarang tidak mungkin mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.


Catatan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 11 Juli 1945 menunjukkan bahwa Wakil Ketua Suroso menjelaskan adanya tiga aliran dalam memandang batas calon negara Kesatuan Republik Indonesia yakni: Pertama, bekas wilayah jajahan Hindia Belanda. Kedua, wilayah Hindia Belanda dahulu ditambah Borneo Utara, Papua, Timor. Ketiga, Hindia Belanda ditambah Malaka, Borneo Utara, Papua, dan kepulauan sekitarnya  Dapat kita baca pula laporan badan tersebut yang ditujukan kepada Gunseikan Kakka No: DK.I/17-9 yang menyebutkan bahwa bentuk calon negara adalah Republik yang didukung oleh 55 suara, sementara bentuk kerajaan didukung 6 suara, lain-lain 2 dan blanko 1 suara. Mengenai wilayah calon negara, 19 suara untuk wilayah Hindia Belanda dahulu, 6 suara buat Hindia Belanda ditambah dengan Malaya tetapi dikurangi dengan Papua, 39 suara buat Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Timor Portugis dan Papua seluruhnya, lain-lain 1 suara dan blanko 1 suara  Kita semua sekarang tahu bahwa yang menjadi realitas terakhir dan kita kenal sebagai Negra Kesatuan Republik Indonesia adalah wilayah Hindia Belanda dahulu atau pilihan pertama, kendatipun bukan hasil suara terbanyak Sejarah juga mencatat bahwa Irian Barat atau sekaran dikenal dengan Papua kembali baru masuk ke wilayah RI tahun 1962. Timor Portugis sempat menjadi wilayah NKRI sejak tahun 1976 tapi kemudian lepas tahun 1999 berdasarkan hasil referendum di masa pemerintahan Presiden Habibi.


Kita juga mengetahui bahwa Indonesia merupakan bangsa dan negara dengan tingkat kemajemukan yang paling tinggi di dunia. Kemajemukan bangsa dan masyarakat Indone¬sia setidak-ti¬daknya meliputi hal-hal sebagai berikut: Secara geografis, terdiri atas 13.667 pulau baik yang dihuni maupun yang ti¬dak. Secara etnik, Indonesia ter¬dapat 358 suku bangsa dan 200 sub suku bangsa. Dili¬hat dari pemelukan agama, terdapat beberapa agama (yang diakui pemerintah) dan dipeluk oleh penduduk Indonesia yakni: Islam 88,1%, Kristen dan Katolik 7,89%, Hindu 2,5%, Budha 1% dan yang lain 1%. Itu pun sebetulnya kurang akurat mengingat ada pula pen¬duduk yang menganut agama tertentu dan diyakini ke-benarannya oleh penganutnya, kendatipun tidak ada pengakuan resmi dari pe¬merintah, misalnya Konghucu. Secara latar belakang kultural, Indonesia dibangun atas dasar kultur Nusantara asli, Hindu, Islam, Kristen dan juga barat modern (lihat Soetapa 1991:1-2).


Indonesia sendiri bahkan sejak permulaan sejarahnya telah bercorak majemuk. Oleh karena itu semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu menjadi tepat untuk menggambarkan realitas ke Indonesiaan. Ungkapan itu sendiri mengi¬syaratkan suatu kemauan yang kuat, baik di kalangan para pendiri negara,  pemimpin maupun di kalangan rakyat, untuk men¬capai suatu bangsa dan negara Indonesia yang bersatu. Sekalipun terdapat unsur-unsur yang berbeda namun kemauan untuk mempersatukan bangsa sesungguhnya mengatasi keanekaragaman itu dengan tanpa menghapuskannya atau mengingkarinya. Keinginan bersama untuk tetap menghargai perbedaan dan mema¬haminya seba¬gai realitas kehidupan sesungguhnya da¬pat menjadi potensi pluralisme demokratik di Indonesia. Pada dasarnya pula hal tersebut mendasari kebudayaan Indonesia yang bertumpu pada kesadaran akan kema¬jemukan yang membangun bangsa Indonesia. 


Dapat dikatakan Indonesia merupakan tempat bertemunya bermacam suku bangsa, latar belakang agama, latar belakang kultural, yang secara fisik dipisahkan oleh geografis yang berbeda, seringkali bahkan, kondisi geograhis tersebut secara eksklusif dia¬kui oleh etnik, agama maupun latar belakang kultural tertentu sebagai wilayah “syah”nya. Sehingga meskipun kemajemukan itu berada di Indonesia dan bahkan ber¬campur di beberapa wilayah, namun sifatnya tetap “mixed but not homogenized”. Sehingga persoalannya adalah keane¬karagaman atau kemajemukan telah men¬jadi realitas yang harus dikembangkan menjadi potensi bangsa dan mengantisi¬pasi agar kemajemukan atau keanekaragaman tersebut tidak menjadi alasan bagi perpecahan bangsa. 


Dari contoh dan realitas dalam pendahuluan yang menggambarkan sejarah panjang hingga berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian ditambah realitas kemajemukan Indonesia yang “luar biasa” maka dapat dikatakan bahwa landasan kebangsaan Indonesia cukup “rapuh” apabila tidak dibarengi niat, kemauan yang keras dan sistem ideologi yang dapat mengatasinya.


Etika Sebagai Pembangun Kesadaran


Berbicara soal moralitas merupakan hal yang cukup pelik. Sebab moralitas bukan sekedar tugas pemberian nasehat yang hanya menyentuh dan berupa himbauan yang bersifat teoretik serta tidak sampai pada upaya pemecahan masalah konkret. Etika sebagai sistem pengkajian terhadap moral pun bukan sekedar bertugas menyusun sederetan daftar perbuatan baik yang harus dikerja¬kan serta perbuatan buruk yang harus ditinggalkan. Etika justru memiliki sifat dasar kritis, yang mempertanyakan hak berlakunya norma. Hak perorangan, masyarakat, lembaga masyarakat, untuk memberlakukan norma yang harus ditaati oleh orang lain, sehingga orang lain tersebut wajib taat terha¬dap norma tersebut. Dengan kata lain etika dapat mengantar¬kan orang mampu bersikap rasional, sadar dan kritis untuk mem¬bentuk pendapatnya sendiri dan bertindak sesuai dengan ke¬yakinan dan kebebasannya sehingga ia dapat dengan sung¬guh-sungguh mempertanggungjawabkan pendapat serta pili¬han tindakannya.


Konsep moral yang masih berupa nilai dasar umum bersifat “hitam” dan “putih”, tegas karena disusun semata-mata berdasarkan hati nurani manusia yang universal. Reali¬tas hidup manusia yang empirik akan “memaksa” konsep moral umum mencari dataran baru. Konsep moral umum memerlukan penjabaran kriteria nya. Persoalan penting yang muncul adalah apabila dikaitkan dengan analisis metaetika yang mempertanyakan relevansi etika normatif dalam kedudukannya sebagai etika makro. Berbagai pengalaman seringkali menunjukkan terjadinya kesenjangan, ketika kon¬sep moral umum diturunkan ke tingkat normatif serta diha¬dapkan pada kasus empirik. Larangan “membunuh” menjadi rumit apabila dihadapkan pada kasus euthanasia, atau bahkan seolah kehilangan makna apabila terjadi pada perang, di mana membunuh lawan menjadi bagian dari kewajiban. Se¬hingga pertanyaan dapat dilanjutkan, apakah pada dasarnya konsep moral tidak membutuhkan “pelembagaan” khusus. Kalau kesan tersebut benar sepatutnya kedudukan etika nor¬matif sebagai suatu pedoman bertingkah laku ditinjau kem¬bali. Persoalan baru yang muncul, atas dasar apakah perbuat¬an manusia akan dinilai. Kita mengetahui bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa pedoman. Benturan antara kebutuhan terhadap etika normatif dengan keterbatasannya meng¬isyaratkan adanya kaitan metaetika dalam hal ini. Persoalan yang ingin diselesaikan adalah kelurusan antara konsep moral umum dengan etika normatif serta kasus konkret yang diha¬dapi.


C.A. van Peursen mengatakan bahwa dewasa ini pengetahuan dan per¬buatan, ilmu dan etika saling bertautan. Tak ada pengetahuan yang pada akhirnya tidak terbentur pertanyaan, apakah se¬suatu tindakan manusia itu baik atau buruk, bajik atau jahat. “Apa” yang dikerjakan oleh pertanyaan pengetahuan, harus dibarengi “bagaimana” seharusnya dari etika. Sehingga di sini Etika dapat diterangkan sebagai suatu penilaian yang memperbincangkan bagaimana akibat teknik yang mengelola kelakuan manusia. Dengan demikian lapangan yang dinilai etika jauh lebih luas daripada sejumlah kaidah bagi perorang¬an, mengenai yang baik atau yang buruk, yang halal atau yang haram, tetapi berkembang menjadi-apa yang diisti¬lahkan oleh van Peursen-sebagai etika makro; yaitu konsep yang dapat merenca¬nakan masyarakat sedemikian rupa, sehingga kita belajar mempertanggungjawabkan kekuatan-kekuatan yang kita bangkitkan sendiri. Semakin maju, semakin kaya suatu kebu¬dayaan, semakin banyak persoalan yang kita hadapi, semakin banyak kita dihadapkan dengan situasi-situasi baru. Etika akhirnya merupakan suatu perencanaan atau strategi menye¬luruh yang mengaitkan daya kekuatan alam dan masyarakat dengan bidang tanggung jawab manusiawi (van Peursen 1976: 178-193).


Kebijaksanaan kita dalam bidang tersebut adalah pemahaman tentang etika yang tidak hanya menyebut peraturan-peraturan yang tidak pernah berubah, melainkan secara kritis mengaju¬kan pertanyaan, bagaimana manusia bertanggung jawab ter¬hadap hasil-hasil keputusannya sendiri. Etika semacam itu harus membuktikan keampuhannya dalam menangani kasus-kasus konkret. Yang tidak lagi hanya memberi isyarat-isyarat normatif umum, melainkan langusng melibatkan didri dalam peristiwa konkret. Sehingga terjadi hubungan timbal balik antara etika dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Etika serupa itu berdasarkan “interaksi”, yaitu hubungan tim¬bal balik antara etika sebagai pedoman dengan masalah-ma¬salah yang mem”bumi”. Dapat dikatakan bahwa perbedaan prinsip antara ajaran moral dan etika adalah dalam hal metode membangun kesadaran manusia.


Kesadaran merupakan kondisi yang mencerminkan adanya otonomi dalam pengambilan keputusan tindakan manusia.  Sangat menarik hasil penelitian yang dilakukan oleh Lawrence KÔhlberg (1927-1988) mengenai perkembangan kesadaran moral manusia. Ia membagi menjadi 3 (tiga) tingkatan dan terinci menjadi 6 (enam) tahapan kesadaran. Pertama, tingkat Pra-Konvensional yang terdiri dari tahap egosentrisme, di mana anak mendasarkan perbuatannya atas otoritas konkret (orang tua, guru) dan atas hukuman yang akan menyusul bila ia tidak patuh. Tahap egoisme, orientasi relativis instrumental, perbuatan adalah baik jika ibarat alat dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan kadang-kadang juga memenuhi kebutuhan orang lain. Tingkat Konvensional yang terdiri dari tahap ketergantungan terhadap kelompok akrab, kelompok orang-orang yang dikenal secara pribadi, penyesuaian dengan kelompok atau orientasi menjadi “anak manis”. Tahap abstrak, orientasi hokum dan ketertiban, paham “kelompok” dengan mana manusia harus menyesuaikan diri, di sini diperluas dari kelompok akrab ke kelompok yang lebih abstrak seperti suku bangsa, negara dan agama. Tingkat Pasca-Konvensional yang terdiri dari tahap fairness, orientasi sosial legalistik, disadari relativisme nilai-nilai dan pendapat-pendapat pribadi dan kebutuhan akan usaha-usaha untuk mencapai konsensus. Tahap otonom, orientasi prinsip etika yang universal, di sini manusia mengatur tingkah laku dan penilaian moralnya berdasarkan hati nurani pribadi. Tingkatan dan tahapan kesadaran tadi bersifat komprehensif yang meliputi berbagai latar belakang sosio-kultural, dan bersifat kronologi masa usia manusia.


Terkait dengan kondisi Indonesia yang tinggi tingkat pluralitasnya, di mana manusianya sangat terikat dengan kelompok akrab maupun abstraknya, bahkan cenderung egosentristik. Pemahaman akan pandangan Kôhlberg, yang sebenarnya hendak menunjukkan bagaimana manusia menjadi dewasa secara moral,  menjadi relevan.


Pluralitas sebagai realitas kemanusiaan


Orang sering mengajukan pertanyaan: “Mengapa kalau Tuhan itu satu dan oleh karena itu kebenaran itu mestinya juga satu, kehidupan alam semesta menampilkan kemajemukan?” Musa Asy’arie (2001: 56-58) menulis bahwa hakikat pluralitas itu tunggal dan yang tunggal itu bereksistensi terus tanpa henti dalam melahirkan pluralitas. Pluralitas menjadi tidak semakin sederhana, namun sebaliknya menjadi semakin kompleks. Karena sesungguhnya proses tersebut akan terus berlangsung, sepanjang masih ada kehidupan, yang pada hakikatnya adalah rangkaian sambung menyambung terus menerus tidak berhenti, kecuali jika kehidupan sudah berakhir dengan kiamat. Oleh karena itu pluralitas tidak bisa dihindarkan apalagi ditolak. Meskipun manusia tertentu cenderung untuk menolaknya karena pluralitas dianggap sebagai ancaman terhadap eksistensinya atau eksistensi komunitasnya. Walaupun sesungguhnya penolakan terhadap pluralitas sama artinya dengan menolak kehidupan itu sendiri. Karena pada dasarnya pluralitas merupakan kodrat dari kehidupan yang tidak mungkin ditiadakan. 


Pemahaman akan pluralitas yang saya coba kembangkan, dan saya modifikasi dari Encyclopaedia of Philosophy (1972) terbangun atas pemahaman sebagai berikut:


Pertama adanya pemahaman atas relativitas kultural yang konsekuensinya memunculkan pluralitas kultural. Pluralitas kultural adalah realitas paling elementer dan oleh karena itu tidak dapat dihindarkan oleh siapapun. Kita tidak dapat memilih lahir pada komunitas etnik tertentu atau ras tertentu, kulit kita, wajah kita, jenis kelamin kita, orang tua kita tak dapat kita pilih dan tentukan, manusia terima jadi saja hal-hal tersebut. Karena merupakan hal yang tak terhindarkan dari kehidupan, pada dasarnya kita tidak dapat begitu saja memberikan penilaian baik-buruk atau bahkan benar-salah, semata-mata berdasarkan perbedaan latar belakang kebudayaan. Kita tidak dapat mengartikulasikan dan mengidentifikasikan kebenaran substansial dengan bahasa kultural. Sebagai orang Jawa yang memiliki tradisi berpakaian lengkap sorjan beskap, kain dan selop tidak boleh menganggap pakaian itu lebih tinggi secara hirarkhis bahkan lebih baik dan lebih benar dari orang Papua yang masih memakai koteka. Gagasan mengenai “keadiluhungan” budaya bukan dengan cara merendahkan yang lain. Akan terjadi hal yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara, apabila bangsa Indonesia terjebak kepada pandangan dan sikap formalisme seperti itu. Sebab kebenaran yang bersifat ahistoris dan akultural adalah kebenaran yang bersifat semu. Etika Multikulturalisme adalah konsep yang mampu mengartikulasikan dimensi aksiologis kebenaran kultural dengan tidak “membunuh” pluralitas kultural. 


Membicarakan kesadaran budaya,  yang berupa penghargaan atas kemajemukan budaya, serta hal ikhwal kebudayaan pada umumnya, tidak bisa dilihat secara parsial. Sebab kebudayaan itu sendiri merupakan sebuah keutuh¬an sistemik, mulai dari nilai budaya, pandangan hidup, norma, moral, adat istiadat, hukum, perilaku dan ekspresi kebudayaan. Setiap manusia, secara individual dan terlebih secara sosial, memiliki kondisi dan pengalaman yang berbeda, sehingga norma, perilaku serta ekspresi kebudayaannya akan berbeda pula. Konsekuensi kemajemukan budaya pada dasarnya merupakan bagian tak terelakkan dari kehidupan manusia.

Kemajemukan budaya secara teoretik dapat dijelaskan sebagai berikut: Justru kebudayaan berkembang karena pada dasarnya merupakan jawaban yang dirasa¬kan paling tepat untuk menghadapi persoal¬an hidup universal manusia. Diakui dan disadari bahwa seluruh sub-sistem kebudayaan merupakan syarat bagi dinamika lahir-batin. Karena masing-masing masyarakat memiliki persoalan dan pengalaman yang berbeda, manusia satu sama lain tidak bisa saling memaksakan kehendak begitu saja untuk menyamakan norma, perilaku dan ekspresi kebudayaan. Tidak ada standar baku bagi kebudayaan, sehingga tidak boleh ada klaim politik, kekuasaan, eko¬nomi atas kebudayaan. Kebudayaan memiliki kedaulatan ter-sendiri yang berdasarkan kesinambungan historis dari internal masyarakat itu sendiri, bukan dari yang lain. Berdasarkan penje¬lasan di atas, dikotomi antara “tradisional” dengan “mod-ern” menjadi kurang relevan. Apalagi kalau “tradisional” diartikan sebagai ‘mundur’ atau ‘jelek-salah’, sementara “modern” berarti ‘maju’ atau ‘baik-benar’. Sebab perbedaan antara “tra¬disional” dengan “modern” hanyalah perbedaan dalam cara mengatasi masalah. Bukan ukuran maju-mundur, benar-salah, atau baik-bu¬ruk. Suku bangsa yang memiliki adat istiadat tertentu tidak boleh mengklaim adat istiadatnya lebih maju bahkan lebih benar dari adat istiadat yang lain. Manusia mengembangkan kebudayaan, justru karena manu¬sia merupakan makhluk yang bertransendensi , suatu kemampuan khas untuk meningkatkan dirinya selaku makhluk berakal budi. Kebudayaan memungkinkan manusia memperoleh gerak hominisasi, pemanusiaan manusia, di lain pihak kebudayaan me¬rupakan proses humanisasi, peningkatan martabat manusia. Keduanya bermakna spirit¬ual bukan fisikal. Tak ada yang mampu menyangkal bahwa kebudayaan adalah khas manusia, ia pelaku aktif kebudayaan. Manusia menjalankan kegiatannya un¬tuk mencapai sesuatu yang bernilai baginya dan dengan demikian tugas kemanusiannya menjadi lebih nyata. Sehingga baik masyarakat “tradisional” maupun masyarakat “modern” pada dasarnya telah melewati perjalanan kulturalnya melalui tantang¬an, masalah, dan akhirnya menemukan jawaban yang memuas¬kan melalui proses panjang, bukan loncatan-loncatan yang menyimpang dari logika budaya. Indonesia dengan keragaman kulturalnya harus dikembangkan dengan kesadaran etis kultural sebagaimana yang diterangkan di atas.


Dominasi sebuah etnik tertentu atas etnik lainnya yang mengandaikan adanya sebuah struktur hierarkhis yang menempatkan etnik yang dominan pada posisi “lebih tinggi” dan menempatkan lainnya pada posisi “lebih rendah”, harus digugat. Struktur hierarkhis yang mengeksekusi etnik tertentu, menundukkan, mensubordinasi dan menindasnya, harus dihindarkan. Jangan lagi ada teriakan “bunuh” yang ditujukan kepada suku yang berbeda, atau kesaksian Fathia Nadia seorang aktifis perempuan atas peristiwa Mei 1998, di mana ada ucapan seseorang: “Perkosa aja, Cina aja kok!”. Apa salahnya jadi Cina, apa salahnya jadi Menado, apa salahnya jadi Dayak atau Madura, sehingga layak untuk diperkosa, bahkan “wajib” untuk dibantai. Bagaimanapun menjadi bagian dan keturunan dari suku apapun menjadi bagian tak terelakkan dari hidup kita sebagai manusia.


Kedua, adalah pemahaman relatifitas normatif yang mengantarkan kita atas pemahaman munculnya pluralitas normatif. Dalam hal ini ada isyarat bahwa perbedaan penafsiran dan pemaknaan terhadap nilai universal yang sama, dapat terjadi karena perbedaan persepsi. Padahal yang namanya persepsi tidak mengenal salah dan benar, sudut pandang tidak mengenal baik atau buruk, persepsi paling-paling hanya akan menghadirkan perbedaan yang tidak bersifat mendasar. Ini dapat terjadi karena ada perbedaan pengalaman, kemampuan dan juga cara menjawab persoalan. Pluralitas normatif bersifat aksidensial bukan substansial. Secara universal ada prinsip nilai yang disepakati, namun perbedaan interpretasi terhadap hal prinsip yang disepakati tak dapat dihindarkan. Tentu saja dalam hal ini saya menggunakan pendekatan etika sosial bukan pendekatan dari segi aqidah yang cenderung menutup diri dan hanya tepat untuk kepentingan internal. Di sinilah pentingnya dialog dan kemitraan yang secara implisit mengandung komunikasi, dua pihak yang “berbeda” namun setara. Munculnya realitas dalam pluralitas agama dan kepercayaan merupakan contoh pluralitas normatif yang tak dapat dihindarkan pula dari kehidupan manusia.


Realitas keagamaan yang majemuk memang sangat problematis dalam konteks pluralitas Indonesia yang tajam dan luar biasa. Hal ini tidak terlepas dari fenomena historis yang cukup panjang di dunia pemikiran manusia pada umumnya. Perbedaan agama dan klaim-klaim kebenaran yang diyakininya, telah membuat agama di Indonesia nyaris berada dalam situasi konfliktual, bukan saja terhadap sesama agama, tapi juga terhadap entitas lain semisal pengetahuan ilmiah, sosial, politik, budaya dan sebagainya. Renaissans dan Aufklärung telah mengakibatkan perubahan besar terhadap sikap dan pandangan keagamaan. Aufklärung bukan saja berhasil menggeser paradigma teologi abad pertengahan, namun juga mengakibatkan tumbuh suburnya aliran-aliran teologi dan pluralisme dalam agama. Meskipun agama-agama umumnya dilahirkan dalam situasi pluralis seperti dikatakan Harorld Coward (1989), sehingga responnya terhadap pluralitas mengalami evolusi historis yang panjang, namum tantangan yang dihadapi pada jaman modern jauh lebih besar dan semakin dahsyat di masa depan. Ketegangan kreatif yang ditimbulkan pluralisme sering menjadi katalisator bagi wawasan baru dalam perkembangan agama. Lebih lanjut menurut Coward, pluralisme keagamaan menghasilkan tiga tema dan prinsip umum. Pertama, antara sebuah logika bersama dalam melihat Yang Satu yang berwujud banyak, realitas transenden yang menggejala dalam bermacam-macam agama. Kedua, ada satu pengakuan bersama mengenai kualitas pengalaman agama partikular sebagai alat. Ketiga, bahwa spiritualitas dikenal dan diabsahkan melalui pengenaan kriteria sendiri pada agama-agama lain. Namun, perspektif ini berpijak pada kondisi pluralisme agama dalam dunia modern dan ia akan berhadapan secara lebih problematis manakala berbenturan dengan kondisi postmodernisme dimana pluralisme mendapat tempat yang terhormat.


Dengan demikian, setidaknya dua agenda persoalan yang harus diselesaikan bagi upaya  terbangunnya kesadaran etika pluralitas agama di tengah wacana kehidupan kebangsaan Indonesia. Pertama, dekonstruksi wacana agama yang akan dihadapi dalam kondisi pluralitas Indonesia yang sangat tajam. Kedua, bagaimana sikap penganut agama yang satu akan menghadapi klaim kebenaran seperti yang dicanangkan oleh penganut agama lain.


Lantas sikap yang benar terutama dari masyarakat Indonesia dalam membangun kesadaran etika multikulturalisme itu seperti apa? Ada kata kunci untuk menyikapi masalah ini; yakni tentang konsep “The Other”. Apakah ada keberanian moral untuk membela “yang lain” dengan segala kelainannya. Dalam wacana tentang soal ini sebenarnya tersirat suatu keprihatinan bahwa sejarah umat manusia selalu diwarnai penundukan atau penyingkiran “Yang Lain” di bawah“ Yang Sama”. “ Yang Sama” adalah sebuah entitas yang memuat realitas seragam yang dominan (sesuku, sebangsa, sepikiran, seideologi, seagama, dan seterusnya), sementara “Yang Lain” adalah komunitas minoritas. Jadi, dimensi dominasi dan kekerasan menandai hubungan “Yang Sama” dengan “Yang Lain”. Yang punya hak hidup adalah “Yang Sama”, sedangkan “Yang Lain” dan kelainannya harus dibasmi, diberangus, ditobatkan, dan sebagainya (Hardiman, 1994). 


Dalam konteks realitas pluralitas agama, praktik dominasi dan keinginan berkuasa seringkali mewarnai relasi-relasi keberagamaan. Dominasi sebuah wacana keagamaan atas wacana keagamaan lainnya mengandaikan adanya sebuah struktur hierarkhis penafsiran, yang menempatkan wacana keagamaan yang dominan pada posisi “pusat” dan menempatkan wacana keagamaan lainnya (yang ditundukkan) pada posisi “pinggiran”(peripheri). Struktur hierarkhis ini tidak hanya mengeksekusi wacana keagamaan tertentu, namun juga menundukkan, mensubordinasi dan merepresinya. Kalau politik yang aktualisasi vulgarnya adalah “kekuasaan” dijalankan secara demikian, kita dapat membayangkan akan terjadi kejadian buruk yang menimpa bangsa Indonesia yang sangat majemuk ini.


Maka diperlukan suatu strategi untuk melakukan pembalikan struktur hierarkhis tersebut, guna melakukan delegitimasi atas klaim “pusat”, dari wacana yang dominan. Strategi ini adalah dekonstruksi (pembongkaran). Dengan mengubah struktur hierarkhis penafsiran, maka dekonstruksi menempatkan wacana-wacana dalam suatu posisi yang sejajar, coexistence (Alam, 1994)


Wacana-wacana keagamaan yang ditundukkan membentuk struktur resistensi bersama terhadap wacana yang dominan. Dengan meruntuhkan struktur hierarkhis yang menjadi bangunan dominasi-subordinasi, wacana-wacana keagamaan yang ditundukkan dapat meruntuhkan peran legitimasi dan justifikasi relasi-relasi kuasa represif yang ditopang oleh wacana keagamaan yang dominan itu. Karena relasi kuasa tidak dapat bertahan tanpa ada wacana yang menopangnya, maka relasi-relasi kuasa represif itu akan dapat ditransformasikan menjadi relasi-relasi kuasa dalam bentuknya yang positif.


Dengan demikian, pada tingkat ini, dekonstruksi sebagai metode membangun kesadaran dapat dipahami sebagai sebuah strategi menuju “keterbukaan kepada yang lain” (an openess towards the others). Pernyataan ini tidak hanya mencirikan watak yang paling penting dari dekonstruksi sebagai sebuah strategi, namun bisa digunakan sebagai arahan untuk membangun sebuah sikap, ethos, yang egaliter, dengan menekankan prinsip ko-eksistensi dari beragam jenis entitas, baik agama, sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya, yang menjadi unsur pembentuk bangsa dan masyarakat Indonesia.


Barangkali inilah muatan moral dari perspektif etika tentang eksistensi agama sebagai factor penting yang membentuk ketajaman pluralitas Indonesia. Metode dekonstruksi yang dipinjam dari postmodernisme memang dapat saja “menghantam” agama sebagai sebuah teks, namun di balik itu ia juga menyuguhkan sebuah wawasan baru dan jalan keluar dari situasi “totaliter”, “dominatif” dan “eksploitatif” yang kadangkala menyelimuti  agama sebagai sebuah institusi. Dengan demikian, Yang transenden lebih dapat ditemui dalam kepenuhannya, bila agama mau bertransformasi secara tepat dengan problem aktual yang muncul. Tentu saja tanpa harus melepas esensi dan identitas relijiusitas di tengah kemajemukan Indonesia.


Kita haruslah semakin menyadari bahwa di balik perbedaan eksternal dan institusional antara agama yang satu dengan yang lain dapat ditemukan suatu pengalaman yang sama. Perbedaan antara yang satu dengan yang lain bukan direlatifkan, kita tetap mengakui ada perbedaan dan bahkan pertentangan, namun di sisi lain kita juga mempunyai ruang untuk berbicara tentang persamaan. Sebab kekuatan agama pada dasarnya tidak terletak pada kekuatannya sendiri melainkan pada kekuatan bersama untuk bekerjasama memecahkan masalah-masalah kemanusiaan.


Ketiga adalah pemahaman atas relativisme meta-etik yang mengantarkan kita pada pemahaman akan adanya pluralitas substantif. Setiap manusia baik individu maupun komunitas dan bangsa harus memiliki prinsip-prinsip kebenaran yang diyakini mampu memecahkan masalah yang tentu saja boleh berbeda dengan komunitas atau bangsa lain. Indonesia memiliki Pancasila yang secara prinsipial harus diyakini kebenaran ideologisnya oleh bangsa Indonesia sendiri. Kendatipun tentu saja pemahaman akan adanya perbedaan yang melahirkan pluralitas substantif dengan bangsa lain tak mungkin juga dielakkan.


Saya sepakat dengan pandangan Dr. Alfian almar¬hum bahwa sebuah ideologi harus mampu menjawab tantang¬an dan ujian dari tiga dimensi; dimensi idealitas, dimensi re¬alitas dan dimensi fleksibilitasnya. Kita coba sekarang mem¬bicarakan ketiga tantangan tersebut dalam konteks Pancasila.


Dari dimensi idealitas mengandung nilai universal yang ber¬makna dapat diterima dan sesungguhnya kalau “mau” dapat diterapkan di belahan bumi manapun, dalam kurun waktu kapan pun dan oleh siapa pun bangsa di dunia ini. Ada tiga nilai universal yang bersifat umum yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai keadilan. Ketiganya berangkat dari potensi kodrati manusia yang bersifat umum. Nilai ketu¬hanan berangkat dari potensi kedudukan kodrati manusia sebagai makhluk yang “dependen” yakni yang tidak dapat ditolak takdir dan ketentuannya seperti asal ras, jenis ke¬lamin, atau dalam batas-batas tertentu tingkat kecerdasan, rentang waktu hidupnya, lahir dan mati pada masa tertentu. Tetapi di pihak lain manusia juga merupakan makhluk yang bersifat “otonom”, yang mengisyaratkan manusia bukan se¬kedar makhluk pasif tetapi makhluk aktif bahkan kreatif. Dalam otonomi juga tersirat adanya kesadaran dan tanggung jawab, segala keputusan tindakan manusia seharusnya dila¬kukan dengan kesadaran. Maknanya manusia adalah makhluk yang bertransendensi, ia bukan makhluk antara binatang de¬ngan malaikat, sebab keduanya bukan makhluk kreatif, tetapi manusia adalah makhluk antara makhluk tingkat rendah de¬ngan Khalik yang maha kreatif. Oleh karena itu nilai ketu¬hanan menjadi nilai yang manusiawi, sedangkan ateisme me¬rupakan pelanggaran potensi kodrat itu sendiri.


Nilai kemanusiaan bertolak dari susunan kodrat manusia se¬bagai makhluk jasmani sekaligus ruhani. Sebagai makhluk jasmani manusia memerlukan pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti rasa lapar memerlukan makan, rasa dahaga memerlu¬kan minum, dan kebutuhan jasmani lain seperti pemenuhan hasrat seksual. Di sisi lain bagi manusia beradab makan, mi-num, hubungan seksual bukan sekedar pemenuhan kebutuhan jasmani semata-mata melainkan harus melibatkan ruhani, kita tidak sembarang memakan yang bukan hak kita, kita tidak berhubungan seksual dengan orang yang tidak kita kenal dan kita sayangi. Ada kebutuhan seperti perhatian, cinta, berbagi rasa duka dan suka, yang itu bukan jasmani. Manusia akan menjadi rendah martabatnya apabila ia berkutat pada pe¬menuhan kebutuhan jasmani, sehingga melupakan bagian ruhani. Nilai kemanusiaan akan menjadi bermartabat dan beradab manakala manusia menjadi makhluk yang meruhani, bukan berarti ia meninggalkan kebutuhan jasmaninya, me¬lainkan ia mengangkat kebutuhan jasmani itu ke tingkat ru¬hani, mendapatkan legitimasi ruhaniah atas pemenuhan ke¬butuhan jasmaninya.


Nilai keadilan bermula dari potensi sifat kodrat manusia se¬bagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki hak sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia menanggung kewajiban. “Keseim¬bangan” antara hak dan kewajiban merupakan dasar tegaknya keadilan. Manusia tidak bisa hanya menuntut hak tanpa me¬laksanakan kewajiban, sebaliknya kita tidak boleh melakukan kewajiban tanpa memahami hak kita, atau kita menuntut ke¬wajiban orang lain dan merampas haknya. Potensi kodrati manusia di atas masing-masing berwajah dua, tidak bersifat paradoksal apalagi konflik, melainkan komplementer yang bersifat transenden, meruhani dan meluas. Sehingga bersifat ekstrim dengan kecenderungan salah satunya pun menjadi tidak manusiawi. 


Pancasila semakin kuat dengan dua tambahan nilai yang sekalipun masih bersifat universal namun lebih mengkhusus dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yakni nilai nasionalisme dan nilai kerakyatan yang meletakkan kedaulat¬an di tangan rakyat. Dengan demikian dari sudut tantangan ujian dimensi idealitas, Pancasila memenuhi syarat sebagai sebuah ideologi tangguh. Pengalaman dari kehidupan ber¬bangsa dan bernegara di manapun, bangsa dan negara yang mengorbankan salah satu saja dari nilai-nilai tersebut, runtuh sebagai bangsa dan negara. Tetapi kalau kita hanya melihat kelebihan Pancasila hanya dari dimensi idealitas semata-mata, yang nota bene tidak ada keberatannya dan sudah teruji, maka kita akan terjebak pada meletakkan Pancasila sebagai “hal” yang tidak aktual bahkan sekedar slogan yang akan menjadi sangat berbahaya kalau hanya dijadikan alat legitimatif bagi penguasa yang cenderung menindas.


Persoalan kita sekarang adalah sejauhmana Pancasila mampu menjawab tantangan dan ujian dimensi realitas. Realitas yang paling menonjol di Indonesia, sebenarnya adalah kemajemuk¬an bangsa Indonesia itu sendiri. Faktor penentunya adalah kenyataan Indonesia yang secara geografis amat luas dan terdiri dari beribu pulau besar maupun kecil, yang dihuni oleh berbagai ras maupun suku bangsa, terdiri dari berbagai agama dan latar belakang kebudayaan. Maka persoalan serius yang muncul adalah, demi kepentingan kehidupan berbangsa bernegara, di mana keanekaragaman menjadi realitas serta bagaimana menuju persatuan dan kesatuan menjadi masalah yang harus dipecahkan. Diperlukan sistem norma yang mampu menjadi perang¬kumnya. Dalam hal ini Pancasila dalam fungsinya sebagai sistem peno¬pang dan pengawal sub-sistem norma yang ada terbukti efektif baik ter-hadap keber¬bedaan maupun ke-satu-an Indonesia. Sebagaimana TB. Si¬matupang menulis:


“The five principles (Pancasila) are a wide enough umbrella for everybody. Nobody has anything againts them, people can accept them, we can all live together under them” (Soetapa 1991: 236-237).


Sebagai fenomena filosofis-ideologis, pada dasarnya Pan¬casila amat “merangsang” untuk dikembangkan sebagai keyakinan universal bangsa Indonesia. Salah satunya justru terletak pada efektivi¬tas Pancasila itu sendiri dalam kemam¬puannya menanggulangi setiap usaha yang “merusak” keane¬karagaman Indonesia. Sebagai suatu lan¬dasan filsafati bangsa, ideologi bangsa serta dasar negara, yang salah satu fungsinya mempersatukan keanekaragaman serta keberbe¬daan bangsa, Pancasila terbukti mampu melakukannya.


Yang selalu harus dibuktikan secara terus menerus adalah sejauhmana Pancasila mampu teruji dari dimensi fleksibilitas. Ungkapan Pancasila sebagai ideologi terbuka pada dasarnya merupakan keinginan untuk menunjukkan kemampuan Pan¬casila teruji dalam dimensi fleksibilitas. Perubahan pada dasarnya juga merupakan hal yang manusiawi sebagi mak¬hluk kreatif. Dunia selalu mengalir, dalam bahasa filsafatnya, “Panta Rhei”. Perubahan yang terjadi pada bangsa dan negara Indonesia selama ini memang ada yang bersifat alamiah, akulturatif dan memang merupakan perubahan yang direnca¬nakan. Perubahan alamiah adalah perubahan bangsa dan ne¬gara yang tumbuh dan berkembang karena sifat bangsa dan negara itu sendiri sebagai bagian alam yang harus tumbuh dan mengalami perubahan. Perubahan alamiah oleh karena itu tidak menimbulkan konflik yang berarti. Perubahan akulturatif terjadi karena pergaulan antar bangsa, walaupun ada pula akluturasi yang nyaris tidak seimbang karena dominasi kultur satu ter¬hadap yang lain seperti dalam globalisasi. Perubahan yang direncanakan adalah upaya masyarakat untuk mendinamisasikan dirinya agar lebih maju dari sebelumnya.


Disinilah letak pentingnya kita mengembangkan kesadaran etika pluralisme dan multikulturalisme. Sebab tanpa kesadaran itu, kita tidak mungkin membangun kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang sangat majemuk ini. Siapapun mestinya tahu bahwa negara dan bangsa ini merupakan amanah para nenek moyang dan pendiri negara ini. Negara ini bagaimanapun telah dibangun dan diperjuangkan dengan harta, darah dan air mata. Hendakkah akan kita khianati dan kita sia-siakan? Apakah kita akan tega mewariskan kehidupan berbangsa dan bernegara yang carut-marut dan porak poranda, karena perpecahan kepada anak cucu kita? Marilah kita bersama-sama merenungkan pertanyaan tersebut, dan menjadikannya sebagai landasan tekad untuk selalu mencintai negeri ini dan mempertahankannya.


Penutup


Sebagai penutup, saya selaku akademisi mengajak teman-teman untuk melakukan kegiatan penelitian yang kelak akan ditindak lanjuti dengan kegiatan pengamalan, sehingga ge¬nerasi sekarang maupun mendatang mampu membangun kesadaran etika multikulturalismenya dengan cara-cara sebagai berikut:


Mendokumentasikan karya-karya tokoh bangsa yang telah dirumuskan secara eksplisit baik tertulis mau pun lisan, secara sistematik-metodik, dan dipertanggung jawabkan secara kritis.

Mendokumentasikan karya-karya sastra, kesenian, ar¬sitektur, tata lingkungan buatan, le¬genda-legenda yang hidup dan berkembang dalam bahasa tulisan maupun li¬san dari berbagai daerah di Indonesia.

Inventarisasi bahan berupa pemahaman masyarakat yang telah dirumuskan secara eksplisit baik tertulis maupun li¬san, namun yang lebih merupakan slogan, pepatah, peribahasa, syair-syair lisan, yang sungguh-sungguh hidup di masyarakat dan bukan yang berupa uraian sistematik-me¬todik dari para ahli.

Inventarisasi pemahaman masyarakat yang mungkin su¬dah terungkap se¬cara fragmentaris, tetapi masih bersifat implisit, yaitu tersembunyi dalam gejala-gejala hidup bersama dalam masyarakat, tercermin dalam sikap dan kelakuan masyarakat.

Diperlukan dialog, yang mengembalikan esensi kehidupan bermasyarakat majemuk pada tindakan yang tidak memutlakkan hukum, ritus dan adat istiadat masing-masing latar belakang sosio-kultural. 

Diperlukan kesadaran spiritualitas baru di dalam kehidupan berbangsa bernegara yang tidak sekedar berorientasi pada kehidupan politik kekuasaan dan hegemoni sepihak, melainkan juga bagaimana mengatasi masalah ketidakadilan, empati dan penghargaan atas martabat orang lain.

Menyadari bahwa membangun kesadaran berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada realitas kemajemukan merupakan proses yang harus terus menerus ditumbuhkan, dan tidak menganggapnya sebagai finalitas yang sudah selesai.

Membangun keadilan dalam arti yang luas dan tidak mengembangkan hegemoni atas dasar agama, etnik atau latar belakang kebudayaan apa pun kendatipun dengan alas an mayoritas. Selalu dikembangkan kesadaran akan kesetaraan masing-masing latar belakang sosio-kultural yang membangun kemajemukan Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya: ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, nasionalisme dan demokrasi dapat dikembangkan sebagai landasan paradigmatik gagasan etika pluralitas di Indonesia yang bersemboyankan Bhineka Tunggal Ika. Sesama anak bangsa haruslah mengembangkan sikap sama dan setara. Istilah “kami” dan “mereka” dalam kerangka berbangsa Indonesia harus diubah menjadi “kita”

Membangun model Indonesia baru yang bertumpu pada wawasan kebangsaan yang berdasarkan Etika Pluralisme dan Multikulturalisme. Tidak lagi memaksakan kehendak agar bangsa ini menjadi homogen dengan, “asas tunggal” misalnya, namun membebaskan terjadinya dinamika berdasar akar budaya sendiri.

Untuk generasi muda yang bakal mewarisi Indonesia masa depan sebaiknya berpikir untuk melakukan hubungan pernikahan antar suku di Indonesia.



Daftar Pustaka


Abd A’la, 1999,”Pertikaian Maluku dalam Pespektif Pluralisme Agama”, dalam harian Kompas, tanggal 17 Desember 1999, Jakarta

Alfian, 1985, Politik Kebudayaan dan Manusia Indonesia, LP3ES,     Jakarta

Amin Abdullah,  1994, “Dialog Peradapan Menghadapi Era Postmodernisme, Sebuah Tinjauan religius”, Makalah untuk seminar internasional  Postmodernisme dalam pro dan kontra serta relevansinya dengan perkembangan budaya bangsa Indonesia, senat mahasiswa FPBS IKIP Yogyakarta, tidak diterbitkan, Yogyakarta                                                                                          

Amin Abdullah, 1994,”tinjauan Antropologis-Fenomenologis keberagaman manusia”  Dalam Dinamika, Juni-Agustus 1994

Arif Budiman 1993, “Agama, Demokrasi dan Keadilan”, dalam M. Imam Aziz dkk (ed), Agama  Demokrasi dan Keadilan, Gramedia, Jakarta         

Budi Setiawan 1993,”Agama dan Pembangunan: Suatu Orientasi Awal Filsafat Kebudayaan,” Jurnal Filsafat UGM, seri 15 Agustus 1993

C.A. van Peursen, 1976, Strategi Kebudayaan, (Terj. Dick Hartoko), Kanisius, Yogyakarta

Cowad Harold, 1989, Pluralisme, Tantangan bagi Agama-Agama, Kanisius, Yogyakarta

Dahl, Robert, 1989, Pluralisme Demokrasi, Rajawali Pers, Jakarta

Djaka Soetapa, 1991, Ummah Komunitas Religius, Sosial dan Politik dalam Al Qur’an, Duta Wacana University Press, Yogyakarta

Djohan Effendi, 1984, “Keterbatasan, Kebebasan dan Tanggung Jawab Manusia”, Prisma no. ekstra

Fransisco Budi Hardiman, 1994, “Pluralisme dan Komunikasi: Belajar dari Polemik Modernisme/Postmodernisme”, Makalah untuk seminar nasional Postmodernisme dalam Pro dan Kontra serta Relevansinya dengan Perkembangan Budaya Indonesia, Senat Mahasiswa, FPBS, IKIP, Yogyakarta

Ignas Kleiden, 1987, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, LP3ES, Jakarta

Imam Aziz, 1994, “Agama dan Kritik” dalam Dinamika, nomer 3, Juni-Agustus 1994

Josef Bleicher, 1980, Contemporary Hermeneutics, Routledge & Kegan Paul, London

K. Bertens, 1999, Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Khalifah Abdul Hakim, 1986, Hidup yang Islami, Rajawali, Jakarta

Koentjaraningrat, 1974, Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan, PT Gramedia, Jakarta

Musa Asy’arie, 1992, Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al Qur’an, LESFI, Yogyakarta

Musa Asy’arie, 2001, Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir, LESFI, Yogyakarta

Parsudi Suparlan, 1986, “Kebudayaan dalam Pembangunan”, Majalah Dialog  Balitbang Depag RI, no. 21 September 1986

Paul Edward (ed.), 1972, Encyclopaedia of Philosophy, Vol.III, The Mc Millan Coy and The Free Press, New York

Purwa Hadiwardoyo, 1990, Moral dan Masalahnya, Kanisius, Jakarta

Rudi Harisyah Alam, 1994, “Perspektif Pasca-Modernisme dalam Kajian Keagamaan”, dalam Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur’an, No. 1, Vol. V, Tahun 1994, LSAF, Jakarta

Saafroedin Bahar, Ananda B.Kusuma, Nannie Hudawati (ed.), 1995, Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 25 Mei 1945-22 Agustus 1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia

Suseno, Franz Magnis, 1994, Etika Politik, PT Gramedia, Jakarta


Popular posts from this blog

ANCAMAN RADIKALISME DI TENGAH PANDEMI | webinar via zoom [ FULLY BOOKED ]

Jika anda merasa sudah mendaftar Silakan cek  Nama Pendaftar melalui google form yang masuk https://www.alumnismayogyakartabersatu.com/2020/06/pendaftar-webinar-ancaman-radikalisme.html . . . ANCAMAN  RADIKALISME  DI TENGAH PANDEMI webinar via zoom FULLY BOOKED  Jika anda merasa sudah mendaftar Silakan cek  Nama Pendaftar melalui google form yang masuk https://www.alumnismayogyakartabersatu.com/2020/06/pendaftar-webinar-ancaman-radikalisme.html . . . FORUM SELAMATKAN NKRI [ FORSA NKRI ] DIY bekerja sama dengan   Pusat Studi Pancasila UPN "Veteran"  Yogyakarta akan menyelenggarakan webinar  via ZOOM . FORUM SELAMATKAN NKRI [ FORSA NKRI ] DIY  adalah simpul jaringan Organisasi Masa Nasionalis Moderat terdiri dari 8 ormas di DIY . ASYB Alumni SMA Yogyakarta Bersatu DPD PIKI FOREDER FORKOM Masyarakat Madani DIY  GEMAYOMI GK Center PAIDJO REDJO MULIA . Bulan  February 2020 lalu kami secara

Pendaftar Webinar Peserta [ NON waiting List ] - ANCAMAN RADIKALISME DI TENGAH PANDEMI -

. . Pendaftaran Webinar  ANCAMAN  RADIKALISME  DI TENGAH PANDEMI  26 Juni 2020  PENUH dan DITUTUP Nama Pendaftar dan Alamat Email tidak ditampilkan penuh untuk memenuhi unsur kerahasiaan data .  Segera akan kami umumkan dan hubungi peserta melalui Email  sekretariatforsankridiy@gmail.com Untuk informasi ketentuan WEBINAR dan hal terkait lain untuk dapat dipersiapkan para peserta . Narahubung WA Text Only :  Koen 0812 2983 5868 Email : sekretariatforsankridiy@gmail.com Website : www.alumnismayogyakartabersatu.com Cek dan Pantau Website ini H-2 Acara kemungkinan akan ada pengumuman pembukaan waiting list . . . . DAFTAR PESERTA  CLICK GAMBAR UNTUK MEMPEBESAR . .

RUN DOWN ACARA WEBINAR 26 JUNI 2020 | PEMBUKAAN WAITING LIST

RUN DOWN ACARA WEBINAR dan PEMBUKAAN WAITING LIST Gabung dan Daftar webinar melalui Zoom sebagai PESERTA WAITING LIST Cek Website : www.alumnismayogyakartabersatu.com . Peserta kuota 500 sudah tercapai sejak 11 Juni 2020 dan pendaftaran Peserta LOT Pendaftaran Utama sudah ditutup, Sesuai permintaan Bapak / ibu dari berbagai elemen dan organ,maka Panitia membuka peserta waiting list 23 s.d 25 Juni 2020. . Silakan daftarkan sebagai peserta waiting List dengan mengisi Google Form :  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGoeBVz35s0gJAMwlyg76zoMWj9Xqf0LUljH4_ObUaE4RNrA/viewform . Setelah mendaftar sesuai kuota, maka  pada 25 s.d 26 Juni sebelum  acara Panitia akan dikirimkan response tertulis berupa  : Link Zoom . Bagi Bapak ibu yang tidak mendapatkan slot waiting list nantinya, masih dapat mengikuti rangkaian webinar melalui : . Youtube Live ASYB id :  https://www.youtube.com/channel/UCnMr8ung8TrM_4O3zYjyADw Facebook Fanspage ASYB :  https://web.facebook.co