Skip to main content

Tolak Kepulangan Bekas WNI Pembela ISIS


.
.


.
Tolak Kepulangan Bekas WNI Pembela ISIS
.
Forum Selamatkan NKRI - DIY [ FORSA DIY ] menyerukan untuk menolak keras rencana kepulangan para teroris atau kombatan eks WNI (Warga Negara Indonesia) yang ikut merusuh Suriah di bawah bendera ISIS. Mereka, para kombatan ISIS tersebut, telah dengan sengaja dan sadar meninggalkan Indonesia dan menanggalkan status kewarganegaraan Republik Indonesia untuk kemudian pergi ke Suriah menjemput ilusi mereka tentang negara khilafah.

Sekitar seratusan anggota Forum Selamatkan NKRI - DIY ini menyampaikan seruan tersebut pada hari Jumat siang, sekitar pukul 14.30 WIB, 7 Februari 2020 di depan 3 anggota DPRD Propinsi D.I. Yogyakarta. Mereka adalah Retno dari Fraksi PDIP, Steven dari Fraksi PSI dan seorang legislator lainnya dari Fraksi Gerindra.

Pada kesempatan itu, 8 orang peserta aksi berbicara menyampaikan pendapatnya mewakili organisasi massa. Penyampaian pendapat itu kemudian ditanggapi oleh ketiga anggota DPRD DIY. Pada intinya kedua belah pihak memiliki satu pendapat sama bahwa kepulangan bekas WNI yang membela ISIS di Suriah itu harus ditolak. Ujung acara pertemuannitu adalah pembacaan sikap Forum Selamatkan NKRI - DIY yang dibacakan oleh Nana Je Justina.

Seusai pertemuan dengan anggota DPRD DIY, semua peserta dari Forum Selamatkan NKRI - DIY melakukan berjalan kaki bersama menuju ke Kantor Pos Besar Yogyakarta yang jaraknya sekitar 750 m dari gedung DPRD DIY. Mereka berjalan sembari membawa dan mengacung-acungkan poster kecil seukuran 3/4 kuarto bergambar rambu lalu lintas tanda verbodden (dilarang masuk) dengan teks "Kombatan ISIS Dilarang Masuk".

Massa yang terdiri dari para aktivis itu beriringan menuju Kantor Pos Besar untuk mengirimkan surat berisi Pernyataan Sikap dari Forum Selamatkan NKRI - DIY kepada Presiden RI Jokowi. Pengiriman surat tersebut adalah bukti konkret bahwa forum ini sangat serius memberikan penolakan atas rencana kepulangan eks WNI yang menyeberang membela ISIS.

Ini juga sekaligus sebuah pesan simbolik bahwa masyarakat Yogyakarta mendukung Presiden Jokowi untuk serius mengikis gerakan ideologis yang ingin mengganti ideologi Pancasila sebagai landasan dasar negara Indonesia. Setelah mengirimkan surat untuk Presiden di Kantor Pos Besar Yogyakarta, para peserta aksi segera membubarkan diri.

Beberapa jam sebelum aksi dari Forum Selamatkan NKRI - DIY, kira-kira pukul 13.30 WIB, di perempatan Kantor Pos Besar Yogyakarta atau Titik Nol Kilometer juga berlangsung sebuah aksi massa. Isu yang diangkat (setidaknya seperti yang terpampang dalam beberapa spanduk yang dibawa) adalah tentang "Selamatkan Quds". Quds adalah nama lain untuk kota Jerusalem. Entahlah, apa relevansi aksi tersebut untuk konteks Indonesia. *** Sumber FB Kuss Indarto - Foto Pay Agung A, Didiet, Kuss dan berbagai sumber

PERNYATAAN SIKAP
Berikut pernyataan sikap Forum Selamatkan NKRI - DIY yang dibacakan di depan anggota DPRD DIY dan dikirimkan kepada Presiden RI Joko Widodo:

Kepada Yang Terhormat
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Istana Merdeka
Jakarta

Salam Sejahtera,

Kami FORUM SELAMATKAN NKRI - Daerah Istimewa Yogyakarta sebuah Forum Jaringan Aktifis yang memiliki visi menjaga NKRI, PANCASILA dan Kebhinnekaan dan juga aktif menjaga NKRI khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta dari gerakan intoleransi dan radikalisme.

Bersama surat ini FORUM SELAMATKAN NKRI – Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari sejumlah ORGANISASI MASYARAKAT di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta setelah membaca dinamika dan wacana pengembalian Kombatan ISIS ke Indonesia dan dinamika terkait maka dengan ini:

1. Kami FORUM SELAMATKAN NKRI DIY memberikan pernyataan sikap menolak kembalinya kombatan ISIS ke Indonesia.

2. Kami FORUM SELAMATKAN NKRI DIY dan mendorong Bapak Presiden Republik Indonesia untuk:
- Memerintahakan Menteri Hukum dan HAM untuk mengambil keputusan mencabut Status Kewarganegaraan kombatan/anggota ISIS
- Mendesak Presiden untuk segera mengganti Menteri Agama Fachrul Rozi.

3. Kami mendukung setiap langkah Presiden Republik Indonesia untuk mengambil keputusan politik dan hukum untuk menjaga keutuhan NKRI.

Alasan kemanusiaan kiranya tidak untuk direspon dengan pengembalian kombatan ISIS ke Indonesia melainkan dengan memberikan hak kelola kepada UNHCR sebagai lembaga internasional yang lebih memiliki hak dan kewajiban melakukan respon kemanusiaan.

Sesegera mungkin negara dalam hal ini KemenhukHAM secara resmi mencabut hak kewarganegaran kombatan ISIS sebagai konsekuensi tindakan mereka baik individu maupun kelompok, dan menyerahkan hak kelola kombatan ISIS kepada UNHCR.

Sesegera mungkin memberhentikan Bapak Fahrul Razi sebagai Menteri Agama demi menjaga kondusivitas sosial politik, menghindari wacana, pernyataan, maupun tindakan overlapping kembali di kemudian hari.

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat menjadikan perhatian Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Atas perhatian dan kesediaan Bapak Presiden kami haturkan terima kasih.

FORUM SELAMATKAN NKRI - DIY

Nana Je Justina (Koordinator)

Bayu Hendarta (Sekretaris)

Tembusan:
Ketua DPRD DIY

Lampiran:

Tandatangan Perwakilan Ormas Anggota

1. ASYB (Alumni SMA Yogyakarta Bersatu)
Karuharan Kris

2. REJOMULYO & ASYB
Hilarius Ngaji Mero

3. REJOMULYO
Widihasto Wasana Putra

4. PAIDJO
Sanjaya Kuss Indarto

5. GK CENTER
Bambang Wijaya

6. GEMAYOMI
Lestanta Budiman (Lobo)

7. FOREDER
Bayu "Malam" Hendarta

8. DPD PIKI DIY

9. FORKOM MMD DIY
Bambang Praswanto

Popular posts from this blog

Pertama di Indonesia, DPRD DIY Tandatangani Penolakan Ideologi Khilafah

. . Sebanyak 45 dari 55 anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta menandatangani surat Janji Setia Kepada NKRI dan Ideologi Pancasila. Surat penandatanganan tersebut diberikan oleh FORSA Forum Selamatkan NKRI Yogyakarta kepada Ketua DPRD DIY dan semua pimpinan fraksi pada tanggal 10 Mei 2022 lalu.   Pada pertemuan tanggal 10 Mei di Ruang Sidang DPRD DIY tersebut dihadiri pimpinan dan ketua fraksi DPRD DIY, dan puluhan perwakilan FORSA NKRI DIY yang terdiri dari berbagai eksponen masyarakat. Hadir pula di dalamnya H. Idham Samawi, mantan bupati Bantul dan anggota DPR RI. Beberapa jurnalis juga meliput dalam peristiwa itu.   Pada prinsipnya FORSA NKRI DIY mengecam dan menyesalkan atas kecolongannya DPRD DIY pada 27 April 2022 atas masuknya sekelompok orang ke dalam lingkungan DPRD dan kemudian membuat petisi yang arahnya tidak menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara dalam praktek bernegara. FORSA DIY menduga kelompok tersebut adalah bagian

Pelantikan Pengurus ASYB Alumni SMA Yogyakarta Bersatu 2022 - 2025 [ Senin, 12 Sep 2022 ]

 . . . DEWAN PENASIHAT, DEWAN PENGAWAS, dan DEWAN PAKAR  turut menyaksikan Pelantikan PENGURUS ASYB 2022 - 2025 [ Hybrid - Senin 12 Septembr 2022 ] Dewan 16 +  Pengurus 30 16 DEWAN  TURUT MENYAKSIKAN PELANTIKAN PENGURUS Dewan Penasihat 1. Achmad Charris Zubair  - Ketua Dewan Penasihat 2. Arif Nurcahyo   3. Kyai Haji Muhammad Jadul Maula  4. Lestanta Budiman / Adi Lobo  Dewan Pengawas 5. Hillarius Ngaji Merro – Ketua Dewan Pengawas 6. H. Datuk Sweida Zulalhamsyah  7. Hasan Syaifullah   8. Purohatu  9. Yuliani P. S.  Dewan Pakar 10. Joseph Kristiadi  - Ketua Dewan Pakar 11. Butet Kartaredjasa   12. Kyai Haji Mohammad Imam Aziz  13. Ki Soemarsono Noto Widjojo   14. Thomas Sugijata  15. Timoti Apriyanto   16. Zuly Qodir  PENGURUS DILANTIK : Pengurus [ 30 orang ]  PENGURUS HARIAN -------------------------- 17. Ketua Umum - Nana Je Justina  18. Wakil Ketua - Ganis Ahmadiningrat  19. Sekretaris - Bayu Hendarta  20. Wakil Sekretaris - P. Eko Jatisaputro  21. Sekretariat 1 - Ery Yuni Suciati 

PETISI Simpul Jaringan Masyarakat Nasionalis Anti-Khilafah DIY di DPRD Malioboro 30 April 2022

Audiensi lanjutan tanggal 10 Mei 2022 cek : Lipuatn : https://www.alumnismayogyakartabersatu.com/2022/05/audiensi-ii-forsa-nkri-ke-dprd-diy.html Dokumnetasi https://www.alumnismayogyakartabersatu.com/2022/05/dokumentasi-audiensi-forsa-nkri-ke-dprd.html . Simpul Jaringan Masyarakat Nasionalis Anti-Khilafah DIY yang tergabung dalam Forsa NKRI terdiri dari lebih dari 50 simpul jaringan dan perwakilan masyarakat, mendatangi  Lobby gedung DPRD Malioboro Yogyakarta 30 April 2022 Pukul 14.00 disambut oleh  Dr R. Stevanus C Handoko S.Kom., MM. -  Anggota Dewan Anggota Komisi D - Partai Solidaritas Indonesia . Kali ini bermaksud menegaskan penolakan ide / wacana Negara Khilafah yang masih disuarakan kelompok - kelompok tertentu di DIY dengan melakukan orasi di area Gedung DPRD beberapa hari lalu. . Video yang beredar saat adanya kelompok melakukan Orasi di area Gedung DPRD Malioboro tidak dapat di tolerir. Upaya mengganti Sistem Negara yang diwacanakan oleh kelompok  dan siapapun bahkan di dala